Pernah Jadi Wali Kota Jakut, Heru Budi Hartono Dinilai Mampu Pimpin Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono menilai latar belakang Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membantunya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta nantinya.

"Ada, (latar belakang Heru di Pemprov DKI) sangat membantu," kata Gembong melalui sambungan telepon, Minggu (9/10/2022).

Pertama, Gembong mengatakan, Heru Budi Hartono pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara (Jakut).

Kedua, jabatan Heru terkini sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan diyakini akan membantu ketika dirinya berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di Ibu Kota.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Heru Budi Hartono Jaga Integritas sebagai Pj Gubernur DKI

Berdasarkan dua latar belakang itu, Gembong berharap bahwa Heru bisa mengemban tugas sebagai Pj Gubernur DKI dengan baik.

"Dalam konteks menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai (Pj) Gubernur, latar belakang Pak Heru sebagai Wali Kota (Jakarta Utara) akan menjadi pondasi yang kuat untuk menjalankan tugasnya," kata Gembong.

"Latar belakang Pak Heru sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan itu akan memperkokoh, memperkuat, pondasi Pak Heru dalam membangun koordinasi dan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan," ujarnya lagi.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, anggota Tim Penilai Air (TPA), dan menteri terkait.

Baca juga: Pj Gubernur DKI Terpilih Diminta Segera Petakan Persoalan Ibu Kota

Dari informasi yang diterima Kompas, dari hasil rapat TPA, Heru dinilai memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan dua calon lainnya.

Dua calon lainnya adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar.

Rapat TPA tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan menteri terkait dengan pejabat eselon 1.

Selain menteri anggota TPA dan menteri terkait, juga hadir perwakilan lembaga lainnya, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Heru Budi Hartono Segera Atasi Masalah Banjir Jakarta