Saat Warga yang Mengadu di Balai Kota Ungkap Dugaan Pungli oleh Petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI…

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melanjutkan kembali sistem pengaduan masyarakat di pendopo Balai Kota yang hilang selama masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.

Pada Selasa (18/10/2022), atau di hari keduanya menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, Heru mengarahkan jajarannya untuk menerima pengaduan dari warga.

Sejumlah meja tampak tersusun rapi di pendopo Balai Kota DKI untuk menyambut warga yang menyampaikan keluhan mereka. Harapannya, keluhan tersebut bisa segera ditangani oleh petugas terkait.

Baca juga: Saat Pendopo Balai Kota DKI Jakarta Kembali Diramaikan Warga yang Menyampaikan Aduan…

Aduan soal dugaan pungli

Salah satu warga yang datang, Martina Gunawan, mengadukan masalah sengketa lahan antara kliennya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Menurut Martina, lahan yang berada di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, itu berada di zona hijau dan sudah diberikan disposisi untuk dibebaskan.

Namun, proses permohonan pembebasan lahan yang sudah berlangsung sejak 2016 itu tak kunjung selesai.

Pada tahun 2019, menurut pengakuan Martina, salah satu oknum di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta malah meminta sejumlah uang guna mempercepat pembebasan lahan tersebut.

Ia mengaku dimintai uang dengan jumlah bervariasi, mulai dari Rp 150 juta hingga 2,5 persen dari harga total tanah tersebut.

Baca juga: Tinjau Layanan Pengaduan Warga, Heru Budi: Mau Lapor ke Balai Kota atau lewat JAKI, Silakan

"Saya ditelpon, bukan saya yang mengajukan, oleh salah stafnya di dinas untuk hadir, untuk bikin komitmen," kata Martina.

"Saya disuruh datang ke dinas dan disediakan waktunya, ruangannya. Ada pejabatnya, transaksi berlangsung," ujar dia.

Namun, Martina tidak memberikan uang sepeser pun kepada petugas di unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI tersebut.

Martina berharap, laporannya itu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Pemerintah Provinsi DKI.

"Saya sudah mengadu lebih dari 10 kali, baik ke gubernur yang lama, baik ke camat, wali kota, RT/RW, dan tidak ada sambutan untuk kami ke permasalahannya. Pengaduan udah dimulai tahun 2019," kata Martina.

"Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele, dan ada permintaan uang di sini, yang terus terang kami sebagai warga biasa kami mengalami kebingungan," tutur dia.

Baca juga: Adukan Masalah ke Posko Pengaduan di Balai Kota DKI, Warga Yakin Ditanggapi Serius Pemprov DKI

Sistem pengaduan di DKI

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengaku bakal menerima aduan warga dan mencoba mencarikan solusi terhadap permasalahan mereka.

Pengaduan warga itu akan berlangsung pada Senin hingga Kamis, mulai dari pukul 07.30 WIB sampai 08.30 WIB.

Kata Heru, petugas yang akan menerima pengaduan itu berasal dari lima pemerintahan kota administratif di DKI Jakarta.

Usai menerima pengaduan, lanjut Heru, Pemprov DKI Jakarta akan mendiskusikan dan mencarikan solusinya.

(Penulis : Nirmala Maulana Achmad/ Editor : Jessi Carina)