Heru Budi Sebut Program Rumah DP Rp 0 Tetap Jalan meski Tak Dianggarkan dalam APBD 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, program pembangunan rumah dengan down payment (DP) Rp 0 tetap jalan, meski tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023.

"Itu kan (program rumah DP Rp 0) kemarin sudah B2B (Business to Business) kan, Sarana Jaya, jadi tetap jalan," ujar Heru saat ditemui di Jalan Teluk Betung, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).

Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya tak mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) untuk membangun rumah DP Rp 0 dalam APBD 2023.

Baca juga: Dinas Perumahan DKI Tak Anggarkan Pembangunan Rumah DP Rp 0 dalam RAPBD 2023

Hal ini diketahui saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022).

Dalam rancangan KUA-PPAS, Sarana Jaya mengusulkan PMD sebesar Rp 350 miliar untuk proyek di area transit oriented development (TOD).

Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, dalam rancangan KUA-PPAS, Sarana Jaya mulanya mengusulkan pembangunan rumah DP Rp 0 yang dicetuskan eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Baca juga: Pembangunan Rumah DP Rp 0 Tak Pakai APBD, Pemprov DKI: Dibiayai Pengembang

Namun, karena anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 di Nuansa Cilangkap telah dianggarkan dalam APBD 2022, Sarana Jaya batal mengusulkan anggaran pembangunan rumah DP Rp 0 dalam APBD 2023.

"Sebenarnya, (usulan) nomor 5 adalah Nuansa Cilangkap yang sudah dianggarkan (dalam APBD) 2022 murni," ucap Fitria.

"(Anggaran pembangunan program rumah DP Rp 0) tidak ada dulu (di APBD 2023), karena 2022 sudah dapat untuk Nuansa Cilangkap," sambung dia.

Baca juga: Dinas Perumahan DKI Pilih Bangun Rusun daripada Lanjutkan Hunian DP Rp 0 untuk 2023

Tak hanya Sarana Jaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta juga tak menganggarkan pembangunan rumah DP Rp 0 dalam RAPBD 2023.

Menurut Kepala DPRKP DKI Sarjoko, kelanjutan pembangunan program hunian tersebut bisa jadi dilakukan oleh pengembang tanpa menggunakan APBD.

"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Rp 0 tidak menggunakan dana APBD, tetapi dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD, atau pihak swasta," kata Sarjoko kepada awak media, Kamis kemarin.