Pembangunan Rumah DP Rp 0 Tak Pakai APBD, Pemprov DKI: Dibiayai Pengembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan, pembangunan program hunian down payment (DP) Rp 0 tidak dianggarkan dalam RAPBD 2023.

Namun, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko berujar, pembangunan rumah DP Rp 0 nantinya dibiayai oleh pihak pengembang.

Dalam hal ini, menurut dia, pihak pengembang bisa jadi berupa BUMN, BUMD, atau swasta.

"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Rp 0 tidak menggunakan dana APBD. Tetapi, dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD atau pihak swasta," sebut Sarjoko kepada awak media, Kamis (3/11/2022).

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Lanjutkan Program Rumah DP 0 Persen meski Anies Lengser

Pemprov DKI, lanjut Sarjoko, hanya menganggarkan dana fasilitasi pembiayaan perolehan rumah (FPPR) dalam RAPBD 2023.

Menurut dia, FPPR merupakan investasi non-permanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan.

"Dana FPPR yang sudah dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp 550 miliar," tuturnya.

"Dan sudah tersalurkan sebanyak Rp 254,8 miliar (dari Rp 550 miliar) untuk 948 penerima manfaat program DP Rp 0," sambung dia.

Baca juga: Rumah DP 0 Rupiah di Cilangkap Resmi Dipasarkan Setelah Kantongi Sertifikat Laik Fungsi

Sarjoko melanjutkan, dari Rp 550 miliar di BLU UPDP itu, tersisa Rp 295,2 miliar yang bakal dipakai untuk bantuan pembiayaan kepada 480 penghuni Gedung Swasana Pondok Kelapa dan 868 penghuni Gedung Kanaya Pondok Kelapa.

Dalam kesempatan itu, ia menambahkan bahwa DPRKP DKI mengusulkan FPPR dalam RAPD 2023 sebesar Rp 176 miliar.

"Sedangkan, usulan dan FPPR untuk (APBD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 176 miliar," ucap Sarjoko.

Sarjoko sebelumnya mengatakan, DPRKP akan fokus membangun rumah susun bagi warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung dalam RAPBD 2023.

"Bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun (yang diusulkan DPRKP) adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp 0," kata Sarjoko di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: PDI-P Minta Pemprov DKI Hapus Program Rumah DP Rp 0, Fokus Bangun Rusunawa

Ia menuturkan, salah satu rusun bagi warga terdampak normalisasi bakal dibangun di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.

Menurut Sarjoko, pembangunan rusun Jalan Margasatwa membutuhkan biaya Rp 544 miliar.

Terkait pembangunan rumah DP Rp 0 ini belum diketahui pasti apakah akan dianggarkan dalam pos anggaran lain di luar anggaran DPRKP.

Sebab, pembahasan RAPBD 2023 masih berlangsung hingga kini.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pembangunan rumah DP Rp 0 dianggarkan dalam pos anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk badan usaha milik daerah (BUMD).

Sebab, rumah DP Rp 0 dibangun oleh BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya.