Pemkot Depok Tunggu Surat Resmi dari DPRD soal Rekomendasi Terkait Relokasi SDN Pondok Cina 1

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum dapat membuat keputusan atas rekomendasi yang dikeluarkan Komisi D DPRD terkait polemik relokasi SDN Pondok Cina 1, Beji.

Sebagai informasi, rekomendasi itu dikeluarkan setelah Komisi D menggelar audiensi bersama Dinas Pendidikan dan para orangtua murid di Ruang Komisi D DPRD Kota Depok pada Jumat (11/11/2022).

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan bakal menindaklanjuti tiga rekomendasi tersebut, setelah surat resmi rekomendasi dari Komisi D diterimanya.

"Insyaallah kami akan melaporkan dan menunggu surat resmi sesuai dengan mekanisme pemerintahan di Kota Depok," kata Imam saat merespons rekomendasi Komisi D di sidang paripurna, Jumat.

Baca juga: Polemik Relokasi SDN Pondok Cina 1, Ini Rekomendasi Komisi D DPRD Depok

Adapun Komisi D DPRD Kota Depok mengeluarkan rekomendasi atas kekisruhan relokasi SDN Pondok Cina 1 yang dilebur menjadi satu dengan sekolah lain.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Babai Suhaimi mengatakan, Komisi D telah merekomendasikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok atas kekisruhan relokasi SDN Pondok Cina 1.

Anggota Fraksi PKB-PSI ini menyebutkan, untuk sementara waktu, Pemkot Depok harus menunda pembangunan masjid agung, sebelum membangun sekolah yang baru.

"Berkaitan dengan alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 yang akan dialihkan atau dibangun untuk sarana ibadah untuk sementara ditunda, (sambil) menunggu sampai adanya relokasi gedung sekolah pengganti SDN Pondok Cina 1 yang baru," kata Babai saat membacakan poin rekomendasi saat rapat paripurna di Gedung DPRD Depok, Jumat.

Baca juga: Kata Orangtua Siswa, DPRD Depok Minta Trotoar Penghalang Akses SDN Pondok Cina 1 Dibongkar

Poin kedua rekomendasi itu, Pemkot Depok dituntut mengembalikan hak-hak siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran di SDN Pondok Cina 1 mulai pada Senin (14/11/2022).

"Kedua, menuntut mengembalikan hak anak-anak didik bahwa proses belajar mengajar harus tetap dilaksanakan di SDN Pondok Cina 1," kata Babai.

"Dan seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang jadi hak-hak anak didik dikembalikan dan para karyawan serta guru dan anak didik harus menjalan PKBM secara normal," sambung dia.

Baca juga: Siswa SDN Pondok Cina 1 Akhirnya Bisa Kembali Bersekolah Pekan Depan

Terakhir, Pemkot Depok diminta untuk membongkar trotoar Jalan Margonda yang menghalangi akses SDN Pondok Cina 1.

"Proyek revitalisasi trotoar Jalan Margonda yang saat ini sedang menghalangi akses jalan masuk ke dan Pocin 1, maka harus dibongkar atau diperbaiki demi keselamatan dan kenyamanan orangtua serta anak didik yang melintas di jalan tersebut," imbuh dia.

Surat rekomendasi itu kemudian diserahkan Babai Suhaimi kepada Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra.