Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersepeda ke Balai Kota, Komunitas Bike To Work Temui Heru Tanya Kepastian Anggaran Jalur Sepeda

Kompas.com - 18/11/2022, 11:35 WIB
Muhammad Naufal,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Bike to Work bersepeda ke Balai Kota untuk menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Jumat (18/11/2022) siang.

Melalui pertemuan itu, Bike to Work hendak bertanya soal anggaran jalur sepeda yang semula dihapus dari rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Ketua Umum Bike to Work Fahmi Saimima mengaku Heru Budi sempat menemui komunitasnya di Balai Kota DKI pada Jumat ini.

Hasil pertemuan, kata Fahmi, anggaran jalur sepeda dalam RAPBD DKI 2023 telah dikembalikan.

"Jadi, isu tentang dinolkannya jalur sepeda sudah gugur, anggarannya sudah kembali ada," ucapnya di Balai Kota DKI, Jumat.

Baca juga: Bike to Work: Tak Masalah Tak Bangun Jalur Sepeda Baru, Asalkan...

Dalam rapat tersebut, menurut dia, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo menyebut bahwa anggaran terkait jalur sepeda dalam RAPBD DKI 2023 memiliki nilai Rp 7,5 miliar.

Kata Fahmi, berdasar informasi yang diterima, anggaran Rp 7,5 miliar itu diperuntukkan pengoptimalan jalur sepeda di Ibu Kota, evaluasi jalur sepeda yang sudah ada, dan sosialisasi hasil evaluasi.

Ia tidak mengetahui rincian dari masing-masing peruntukkan anggaran Rp 7,5 miliar tersebut.

"Nilainya tadi disebutkan Pak Kadishub (Syafrin) sekitar 7,5 miliar. Cuma memang narasinya adalah optimalisasi jalur sepeda yang sudah ada. Lalu, ada evaluasi dan juga sosialisasi," tutur Fahmi.

Baca juga: Bike to Work: Dukung Jalur Sepeda Bukan untuk Politik, Ini Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat Jakarta

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa komunitasnya tak ingin ada lagi isu berkait Pemprov DKI yang mengabaikan jalur sepeda di Ibu Kota.

Sebab, lanjut Fahmi, pembangunan jalur sepeda di Ibu Kota telah dilakukan oleh gubernur-gubernur DKI sebelum Heru Budi.

"Kami enggak mau lagi ada narasi Pemprov apa lagi Ibu Kota tidak peduli terhadap jalur sepeda. Karena jalur sepeda bukan hal baru di Kota Jakarta," katanya.

"Jalur sepeda sudah dibangun sejak era Pak Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok, lalu dilanjutkan Pak Jarot, Pak Anies, dsb. Ini bagian dari tata kelola kota yang mengajak masyarakat untuk active mobility," sambung Fahmi.

Baca juga: Anggaran Jalur Sepeda Kembali Masuk RAPBD 2023, Bike to Work: Prioritaskan untuk Jamin Keselamatan Pengguna

Untuk diketahui, Dishub DKI semula memang menghapuskan anggaran pembangunan jalur sepeda senilai Rp 38 miliar dan evaluasi jalur sepeda senilai Rp 2 miliar dalam RAPBD 2023.

Kemudian, per Rabu (16/11/2022), Dishub DKI mengembalikan anggaran jalur sepeda senilai total Rp 7,5 miliar.

Rinciannya, Rp 5 miliar untuk mengoptimalkan jalur sepeda di Ibu Kota, Rp 2 miliar untuk evaluasi jalur sepeda, dan Rp 500 juta untuk sosialisasi evaluasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com