Saat Heru Budi Bangkitkan Lagi Lelang Jabatan Seperti Era Jokowi-Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta definitif kosong sejak Marullah Matali diangkat sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk sementara, posisi Sekda DKI Jakarta diisi Uus Kuswanto dengan status penjabat (Pj). Sebelumnya ia menjabat sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI.

Dikarenakan Uus hanya menjadi Penjabat Sekda sementara, Pemprov kini tengah mempersiapkan mekanisme untuk melelang posisi Sekda DKI Jakarta definitif.

"Pelantikan Sekda yang definitif mungkin (dilakukan) satu setengah bulan dari sekarang melalui lelang (jabatan)," kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui Kompas.com, Sabtu (3/12/2022).

Secara definisi, lelang jabatan adalah bentuk dari promosi jabatan yang dilakukan secara transparan dan selektif.

Baca juga: Pemprov DKI Buka Lelang Jabatan Sekda DKI untuk Gantikan Marullah Matali

Dasar hukum lelang jabatan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam UU tersebut terdapat ketentuan perihal wewenang kepala daerah untuk menentukan struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan pengisian jabatannya.

Heru pun menjelaskan bahwa kriteria Sekda definitif nantinya merupakan aparatur sipil negara (ASN).

Namun, Heru tidak merincikan apakah ASN untuk mengisi Sekda DKI definitif berasal dari lingkungan Pemprov DKI.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menduga, pemerintah pusat akan mengangkat sosok di luar Pemprov DKI Jakarta sebagai sekda definitif.

Baca juga: PKS DPRD DKI Minta Sekda Terpilih Lebih Lincah Bekerja

"Kalau dari saya ya, feeling saya, (sekda definitif) dari luar (Pemprov DKI), bukan dari dalam. Pak Uus-nya kembali ke asisten (kesejahteraan rakyat) lagi," ujarnya.

Lelang jabatan era Jokowi-Ahok

Proses lelang jabatan struktural Pemprov DKI pernah bergulir di era pasangan Gubernur-Wakil Gubernur, Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama.

Lelang jabatan kala itu dilakukan untuk mengisi jabatan di posisi eselon III dan eselon IV.

Jokowi kala itu bersikukuh lelang tersebut agar dilaksanakan guna menyaring dan mendapatkan pejabat yang kredibel serta memiliki semangat melayani warga.

"Kita ingin mendapat pejabat yang punya kompetensi dari sisi manajerial dan adminstratif," kata Jokowi, di Jakarta Convention Center, Rabu (3/4/2013).

Baca juga: Soroti Proses Lelang Sekda DKI, PKS: Jangan Ada Campur Tangan Politik