Saat Heru Budi Bangkitkan Lagi Lelang Jabatan Seperti Era Jokowi-Ahok

Saat pelantikan, Jokowi meminta seluruh pejabat yang baru dilantik dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

"Khususnya bagi camat dan lurah yang telah lolos program seleksi dan promosi terbuka, harus menjadi garda terdepat dalam melayani warganya," kata Jokowi.

Langkah Jokowi-Ahok menerapkan sistem lelang jabatan dinilai efektif mereformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto kala itu menyebut sistem lelang jabatan di Pemprov DKI tepat untuk memutus rantai nepotisme dalam pengisian jabatan.

"Lelang jabatan itu bisa menjamin seleksi pejabat menjadi transparan dan akuntabel," ujarnya, Jumat (11/10/2013).

Baca juga: Pemprov DKI Masih Siapkan Proses Lelang Jabatan Sekda Definitif

"Selain memutus rantai nepotisme, ini juga sebagai upaya membangun meritokrasi dalam seleksi posisi aparatur birokrasi," lanjutnya.

Adapun meritokrasi merupakan bentuk pemerintahan atau administrasi ketika para pemimpin dipilih berdasarkan prestasi atau kemampuan mereka.

Pernah sepi di era Anies

Berdasarkan catatan Kompas.com, di era pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan, Pemprov DKI sempat melelang jabatan untuk mengisi kekosong jabatan eselon II.

Sejumlah jabatan bahkan tidak hanya berstatus kosong, tetapi juga sepi peminat dalam lelang jabatan yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta.

Posisi untuk Asisten Daerah bagi Kesejahteraan Rakyat (Asda Kesra) misalnya telah dilelang bersama 16 jabatan eselon II lainnya yang dibuka 14 April 2021.

Baca juga: Lelang Jabatan tetapi Sepi Peminat di Pemprov DKI

Sayangnya, lelang jabatan Asda Kesra akhirnya dibatalkan karena sepi peminat.

Banyaknya PNS yang enggan mengikuti seleksi terbuka ini membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencak-mencak.

Pada 10 Mei 2021, dia memperingati ratusan PNS yang enggan mengikuti seleksi karena tidak mematuhi perintah atasan dengan mengabaikan proses seleksi tersebut.

"Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," kata Anies.

(Penulis: Zintan Prihatini, Muhammad Naufal, Singgih Wiryono, Kurnia Sari Aziza | Editor: Jessi Carina, Irfan Maullana, Egidius Patnistik, Ana Shofiana Syatiri)