Langgar Izin Tinggal, 7 Warga Negara Asing Dideportasi Kantor Imigrasi Jaksel

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan mendeportasi tujuh warga negara asing (WNA).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Felucia Sengky Ratna berujar, ketujuh WNA itu dideportasi lantaran izin tinggal yang sudah kedaluwarsa (overstay) pada Januari 2023.

"Kami mendeportasi tujuh WNA yang pelanggarannya adalah tinggal di Indonesia melebihi izin tinggalnya," kata Sengky, dilansir dari Antara, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Penumpang Internasional Bandara Soekarno-Hatta Melonjak saat Libur Imlek, Terbanyak dari 5 Negara Ini

Sengky merinci warga negara asing tersebut berasal dari Amerika, Korea, Pakistan, Malaysia, dan Singapura yang sudah tinggal di Indonesia bertahun-tahun lamanya.

Menurut Sengky, para pelanggar ini sengaja tinggal lama Indonesia dan tidak memperbarui masa berlaku identitas. Mereka diketahui tidak memiliki kepentingan seperti mencari pekerjaan ataupun bekerja.

Sengky menjelaskan, jika warga negara asing yang berusia produktif tersebut beralasan kerja di Indonesia, maka seharusnya mereka sadar akan izin tinggal hingga penghasilannya sehari-hari.

"Sebagai orang asing mereka harus tahu kewajibannya, yakni harus melaporkan izin tinggalnya atau ke perwakilan kedutaannya di Jakarta," katanya.

Demi meningkatkan pengawasan orang asing, Sengky mengatakan lembaganya membentuk pengawas WNA di setiap kecamatan di Jakarta Selatan (Jaksel) sejak November 2022.

Menurut Sengky, perwakilan dari setiap kecamatan di Jakarta Selatan diharapkan mampu membantu melakukan evaluasi dari setiap laporan dan informasi terkait orang asing.

Baca juga: Imlek 2023, Jumlah Pelintas Internasional Bandara Soekarno-Hatta Meningkat 400 Persen

"Sampai saat ini memang informasi yang kami terima sudah banyak dan masih bersifat umum yang tetap kami tindak lanjuti," katanya.

Sedangkan untuk laporan pengawasan orang asing dalam tahap pelanggaran, kata Sengky, lembaganya akan memonitor melalui aplikasi digital Sistem Pengawasan Orang Asing atau disebut "Sarang Asing".

Sengky berharap adanya perwakilan pengawasan orang asing di setiap kecamatan hingga adanya digitalisasi mampu meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.