Pesan Berantai KTP DKI Dinonaktifkan Juni 2023, Pemprov DKI: Informasi Tak Benar!

JAKARTA, KOMPAS.com - Beredar pesan berantai terkait penonaktifan KTP DKI Jakarta milik warga yang sudah tidak tinggal di Ibu Kota.

Dalam pesan berantai di aplikasi Whatsapp yang juga diterima Kompas.com itu disebut penonaktifan dilakukan pada Juni 2023.

Menanggapi pesan berantai ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disudkcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebutkan bahwa pesan berantai itu berisi informasi yang salah.

"Informasi tersebut tidak benar. Penonaktifan KTP elektronik tersebut saat ini masih tahap rencana," ucapnya dalam keterangan yang diterima, Rabu (3/5/2023).

Baca juga: Dinas Dukcapil Bakal Nonaktifkan NIK Warga Luar Jakarta yang Ber-KTP DKI, Jumlahnya Hampir 200.000 Orang

Disdukcapil DKI, kata Budi, masih mendata warga ber-KTP DKI yang tak lagi tinggal di Ibu Kota.

Menurut dia, rencana penonaktifan KTP DKI tersebut tidak berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta.

"Ini (rencana penonaktifan KTP) merupakan upaya penertiban administrasi kependudukan di mana penduduk ber-KTP DKI Jakarta harus secara de facto tinggal di wilayah DKI Jakarta," tegasnya.

Sebelumnya, Budi menyebutkan, setidaknya telah ditemukan 194.777 penduduk nonaktif di wilayah DKI Jakarta.

Dari total keseluruhan penduduk yang nonaktif, kata Budi, jumlah paling banyak itu berasal dari mereka yang tidak diketahui keberadaannya dan sudah pindah ke luar DKI namun dokumen kependudukannya masih di Jakarta.

"Jumlahnya sekitar 136.000 penduduk dari 194.777 penduduk nonaktif yang ada," ungkap Budi, 18 April 2023.

Baca juga: Penembak di Kantor MUI Ber-KTP Lampung, Polisi Usut Latar Belakang Pelaku

Budi menjelaskan, penonaktifan NIK itu diperlukan, misalnya, untuk ketertiban administrasi penduduk dan mengurangi potensi rugi keuangan daerah.

Selain itu, kata Budi, langkah itu juga untuk mengurangi potensi golongan putih (golput) dan menghindari penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh masyarakat.

Menurut Budi, warga yang NIK-nya tidak aktif dan merasa keberatan dengan penonaktifan boleh mendatangi pos pengaduan yang tersedia di setiap kelurahan.

Budi menuturkan, penonaktifan NIK ini akan dilakukan pada Agustus 2023. Dari bulan Mei hingga Juli mendatang akan diadakan bimbingan teknis kepada masyarakat.

"Bimbingan teknis akan dilakukan kepada setiap kelurahan oleh kabupaten atau kota terkait. Jadi paparan materinya bisa lebih menjangkau semua masyarakat," kata Budi.