Anggaran LRT Velodrome-Manggarai Membengkak sampai Rp 4,4 Triliun, Komisi B: Sebanding dengan Fungsinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI menilai, penambahan anggaran untuk pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Velodrome-Manggarai sebanding dengan fungsi keberadaan transportasi umum tersebut nantinya, yakni menangani kemacetan Ibu Kota.

Untuk diketahui, akan ada penambahan anggaran pembangunan LRT Velodrome-Manggarai dari dua sumber berbeda.

Pertama, yakni Rp 1,5 triliun berasal dari penyertaan modal daerah (PMD) yang dialokasikan dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) DKI tahun anggaran 2023.

Kemudian, Rp 2 triliun berasal dari PMD yang dialokasikan dari APBD DKI 2024.

Baca juga: Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai Bakal Makan Biaya Rp 4,4 Triliun

"Untuk LRT Fase 1B Velodrome-Manggarai, itu sudah ada kajiannya dari jauh-jauh hari. Berdasarkan kajian tersebut memang dinilai cukup efektif dalam mengurai kemacetan," tegas Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail, melalui sambungan telepon, Kamis (11/5/2023).

Kemudian, jika LRT Velodrome-Manggarai diintegrasikan dengan layanan transportasi umum lainnya, maka penambahan anggaran pembangunan rute tersebut dinilai bakal sebanding.

"Dengan mengintegrasikan layanan transportasi umum yang sudah ada, contoh KRL dan Transjakarta, ya bisa optimal, gitu," tutur Ismail.

Di satu sisi, ia mengusulkan penambahan anggaran pembangunan LRT Velodrome-Manggarai tidak semuanya berasal dari uang negara.

Komisi B DPRD DKI, katanya, mengusulkan agar penambahan anggaran pembangunan LRT Velodrome-Manggarai berasal dari anggaran campuran.

Baca juga: Komisi B Usul Anggaran Tambahan Proyek LRT Velodrome-Manggarai Tak Semua Pakai APBD

Adapun anggaran campuran berasal dari APBD dan non-APBD. Anggaran non-APBD bisa berupa hibah atau pemberian dari pihak swasta.

"Nah kami juga akan mewacanakan financial blending, jadi pendanaan campuran gitu," tutur Ismail.

Menurut dia, tak semua penambahan anggaran pembangunan LRT Velodrome-Manggarai berasal dari uang negara karena bisa membebani APBD DKI itu sendiri.

Kata Ismail, proses pencarian skema pembiayaan tersebut bisa dibicarakan antara legislatif-eksekutif Jakarta.

"Ini kan sesuatu yang bisa dikaji juga, sehingga tidak menjadi beban APBD juga," sebut politisi PKS itu.

Baca juga: DPRD DKI Belum Tentu Setujui Anggaran Tambahan LRT Velodrome-Manggarai

Untuk diketahui, pembangunan LRT rute Velodrome-Manggarai telah dianggarkan melalui alokasi (PMD) yang diambil dari APBD DKI Jakarta 2023, yakni senilai Rp 916 miliar.

Lalu, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta mengungkapkan, bakal ada penambahan anggaran pembangunan LRT Velodrome-Manggarai dari dua sumber lagi dengan nilai Rp 1,5 triliun dan Rp 2 triliun.

Dengan demikian, total akan ada Rp 4,4 triliun untuk pembangunan LRT Velodrome-Manggarai.