Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkab Bekasi Akan Perbaiki 2.500 Rutilahu dan 1.650 SPALD-S

Kompas.com - 19/05/2023, 16:01 WIB
Joy Andre,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) Bekasi berencana memperbaiki 2.500 rumah tidak layak huni (rutilahu) dan 1.650 Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).

Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir mengatakan, perbaikan dilakukan untuk menjangkau para penerima manfaat yang rumahnya sudah tidak layak huni, termasuk pembangunan sarana MCK untuk warga yang tidak memiliki SPLAD-S di rumahnya.

"Untuk SPALD-S dari anggaran APBD Murni, kami ada alokasi kurang lebih 820 unit pembuatan MCK/SPALD-S dan dari program DAK sebanyak 830 jadi totalnya 1.650 unit," kata Nur dikutip dari keterangannya, Jumat (19/5/2023).

Baca juga: Pemkot Tangsel Anggarkan Rp 10,650 Miliar untuk Bedah 150 Rumah Tidak Layak Huni

"Sementara terkait rutilahu, kami dari APBD akan memperbaiki sebanyak 2.500 unit yang tersebar di 23 kecamatan dengan masing-masing 15 unit per desa," sambung Nur.

Dalam proses perbaikan itu, Chaidir mengatakan, pihaknya bersama dinas terkait sudah meninjau warga yang menerima.

Kerja sama antar dinas juga sudah dilakukan untuk melakukan validasi terhadap para penerima manfaat sudah sesuai dengan tujuan dari kedua program tersebut.

"Untuk di Desa Sindangmulya, misalnya, program rutilahu ada 15 penerima manfaat dan untuk SPALD-S kurang lebih ada 80 penerima manfaat," imbuh Chaidir.

Baca juga: Peringati HUT Ke-77 Kemenkumham, Petugas Lapas Bekasi Salurkan Bantuan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

Dalam wawancara terpisah Kepala Desa Sindangmulya Selpia Indriyani menyambut baik program Pemkab Bekasi. Ia menilai, program ini bisa jadi salah satu cara untuk mengeliminasi kemiskinan ekstrem termasuk stunting.

"Alhamdulillah hari ini kami dapat menyaksikan sendiri kebahagiaan masyarakat yang rumahnya akan diperbaiki dan juga ada yang akan dibangun sarana MCK," jelas Selpia.

Selain itu, lanjut Selpia, program tersebut bisa jadi poin yang sangat penting untuk mendukung tersedianya sarana dan prasarana yang kaitannya dengan keberlangsungan hidup masyarakat secara layak dan normal.

"Kondisinya memang sangat memperhatikan, ada yang rumahnya sudah bocor dan dindingnya yang semi permanen dari kayu dan bilik. Terlebih bagi masyarakat yang tidak memiliki sarana MCK, harus menumpang ke saudara dan tetangganya. Alhamdulillah, mulai dari sekarang kondisi itu sudah tidak akan lagi terjadi," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Megapolitan
Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com