Pemprov DKI Gandeng PLN untuk Olah Sampah Jadi Bahan Bakar Ramah Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk pengolahan sampah menjadi bahan bakar ramah lingkungan.

Kesepakatan kerja sama itu ditandatangani oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, Kamis (8/6/2023).

"Kerja sama ini dimaksudkan bukan hanya saja untuk penanganan lingkungan sampah di DKI, tetapi juga bagaimana kita bisa mendukung adanya akselerasi dari transisi energi," ujar Darmawan, Kamis.

Baca juga: Menengok JLNT Pluit Warisan Ahok yang Mangkrak, Ada Tempat Pembuangan Sampah Tersembunyi dan Pohon Tumbang

Dalam pelaksanaannya, sampah di Jakarta bakal diolah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP) yang ramah lingkungan.

"Yang tadinya berbahan bakar fosil menjadi berbahan bakar pada energi terbarukan," kata Darmawan.

Sementara itu, Heru Budi mengatakan, kerja sama dengan PLN ini merupakan kelanjutan dari program refuse-derived fuel (RDF) plant.

Dengan begitu, beban sampah di TSPT Bantargebang bisa berkurang seiring adanya proses pengolahan menjadi bahan bakar.

"Kerja sama dengan PLN terkait dgn RDF ya. Memang kapasitasnya pertama masih kecil ya 1000 ton per hari. Nanti kalau ini sudah bisa berjalan dengan baik tentunya tempat wilayah lain juga kami pikirkan," kata Heru.

Baca juga: 8 Truk Dikerahkan Angkut Sampah yang Makan Bahu Jalan di Pasar Rubuh Tangerang

Untuk diketahui, kapasitas pengolahan sampah di RDF plant di Bantargebang itu adalah 1.000 ton sampah lama dan 1.000 ton sampah baru.

RDF tersebut bisa menghasilkan 700-750 ton bahan bakar pabrik per hari.

Di satu sisi, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sejatinya telah menerima penyertaan modal daerah (PMD) untuk membangun ITF di Sunter, Jakarta Utara.

PMD yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023 itu sebesar Rp 577 miliar.