Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rusun di DKI Dinilai Sudah Layak, tapi Jumlahnya Tak Penuhi Kebutuhan

Kompas.com - 26/06/2023, 15:53 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan menilai, bangunan rumah susun (rusun) yang tersebar di Ibu Kota sudah sangat layak untuk dihuni oleh warga.

Hanya saja, jumlah rusun yang kini tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Jakarta.

"Untuk rusun pemerintah sudah sangat layak tapi itu tadi kapasitas rusun kita belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di samping kebijakan-kebijakan yang lain," ujar Pantas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/6/2023).

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Relokasi Warga Kolong Tol ke Rusun: Kami Akan Memanusiakan Mereka

Dengan demikian, Pantas menilai Pemprov DKI Jakarta harus segera membangun lagi hunian layak yang diperuntukkan masyarakat di Ibu Kota agar mereka tak terlantar.

Ketersediaan rumah susun juga dinilai penting untuk pemulihan tata ruang Jakarta yang selama ini disebut terabaikan.

"Pemulihan tata ruang di DKI Jakarta itu perlu diperhatikan. Amanat Undang-Undang ruang terbuka hijau 30 persen. Faktanya DKI Jakarta tidak lebih dari 30 persen. Ini yang harus di pulihkan," ucap Pantas.

Salah satu permasalahan soal hunian terlihat di kawasan Kolong Tol Angke, Jakarta Barat. Tak sedikit warga mendirikan rumah semipermanen di area tersebut.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta diminta segera mencari solusi mengatasi masalah itu dengan segera pembangunan rumah susun.

"Kalau sudah bangun itu (warga) pindahkan. Jangan dibiarkan di situ. Tap karena sekarang belum mampu menyediakan rumah susun layak huni yang bisa dilakukan sekarang ini adalah imbauan imbauan," ucap Pantas.

Baca juga: Saat Rumah Dp 0 Disulap Jadi Kosan, Penyewa Mengaku sebagai Saudara Pemilik Unit

Pantas mengatakan, pemberian rumah layak itu tak terlepas dari penataan atau tata ruang di DKI Jakarta yang diperlukan untuk generasi masyarakat.

Soal pemberian nama pada program rumah layak huni, Pantas menyerahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Apa pun namanya terserah tapi salah satu ranah yang kita miliki sekarang salah satunya adalah rumah susun. Itu harus diperbanyak dan itu harus sesuai juga dengan rencana nasional bahwa kebutuhan rumah di DKI Jakarta memang masih butuh banyak," ucap Pantas.

"Kalau konsepnya kepemilikan seperti kemarin saya rasa itu dikoreksi. Yang kita butuhkan kan konsep dari DP 0 rupiah itu kepemilikan," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com