Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transportasi Publik di Jakarta Dipuji, tapi Masih Perlu Perbaikan

Kompas.com - 28/06/2023, 08:31 WIB
Nabilla Ramadhian,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang warga Cakung, Jakarta Timur, Satria (26), menyebut transportasi publik di Jakarta patut diacungi jempol.

Menurut dia, saat ini sebagian besar transportasi publik di Ibu Kota cenderung lebih ramah lingkungan.

"Dulu waktu saya kecil, transportasi umum kayak (bus) kopaja gitu ngeluarin banyak asap hitam. Sekarang enggak kayak dulu (mengganggu)," kata dia di RPTRA Komarudin, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (27/6/2023).

Baca juga: Sejumlah PR Transjakarta di Tengah Cita-cita Berantas Macet dengan Transportasi Umum

Satria menuturkan, langkah Pemprov DKI Jakarta yang mendukung transportasi ramah lingkungan sudah tepat.

Sebab, saat ini Transjakarta pun sudah menggunakan bus listrik.

Ada pula perusahaan transportasi swasta yang menawarkan penyewaan sepeda motor listrik kepada para pengemudinya.

"Polusi di Jakarta berkaitan sama transportasi umum (yang tidak ramah lingkungan), kayak dulu kopaja yang asapnya hitam itu," kata Satria.

Masih belum cukup

Saat ini, transportasi publik di Jakarta memang sudah lebih nyaman dan menjangkau permukiman warga.

Untuk Jaklingko, misalnya, titik pemberhentiannya tidak hanya di jalan raya saja, tetapi juga jalanan perumahan.

Terkait kenyamanan, Satria mencontohkan KRL yang saat ini gerbongnya lebih bersih.

"KRL sekarang lebih nyaman karena sudah enggak ada pedagang asongan di dalam gerbong," jelas Satria.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Perluas Jangkauan Transportasi Umum hingga ke Permukiman

"Sekarang transportasi umum di Jakarta memang lebih nyaman, cuma kurang berpengaruh untuk mengatasi macet. Kemacetan enggak ada yang berubah," imbuh dia.

Dalam rangka HUT ke-496 DKI Jakarta, Satria berharap agar Pemprov DKI Jakarta terus membenahi transportasi publik di Ibu Kota.

Jika ada kendaraan yang sudah tidak memadai, seperti pintu mobil atau bus yang tidak bisa ditutup rapat, segera diperbaiki.

Sebab, rasa aman dan nyaman yang ditawarkan transportasi publik dapat menggaet minat masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi saat bepergian.

Dengan kata lain, transportasi publik dapat membantu mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Kemacetan tetap jadi masalah yang diprioritaskan untuk cepat diselesaikan. Untuk mengatasi macet, transportasi publik diperbanyak rute dan armadanya," jelas Satria.

"Kuncinya balik lagi ke transportasi publik yang lebih aman dan nyaman. Kalau sudah begitu, dan rute dan armadanya lebih banyak, orang pakai kendaraan pribadi jadi berkurang," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com