JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelola Kawasan Monumen Nasional (Monas) menyebut tak ada kegiatan politik dalam acara yang dihadiri Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum di Monas pada Sabtu (15/7/2023).
Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas Isa Sanuri mengatakan, kegiatan itu hanya sebatas pertemuan dan penyampaian keluh kesah antara Anas dengan para tamu yang hadir.
Hal itu diketahui berdasarkan laporan petugas yang memantau jalannya kegiatan di kawasan Monas.
"Berdasarkan laporan petugas lapangan. Kegiatan hanya pertemuan, penyampaian keluh kesah, tidak ada kegiatan politik," ujar Isa kepada Kompas.com, Senin (17/7/2023).
Baca juga: Monas Tak Boleh Dipakai untuk Acara Politik, Anas Urbaningrum Terindikasi Melanggar
Dari situ, kata Isa, pihak pengelola menilai bahwa kegiatan yang dihadiri mantan politisi Partai Demokrat itu tidak melanggar ketentuan.
"Berdasar pada ketentuan atau aturan yang sudah kami sampaikan mas," kata Isa.
Meski begitu, Isa enggan berkomentar lebih jauh mengenai isi pidato sambutan Anas yang disebut bermuatan politik.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, pidato yang disampaikan oleh Anas saat memberikan sambutan di kawasan Monas dapat dipastikan bermuatan politik.
"Kalau kita melihat apakah ini ada unsur politiknya, pasti. Kalau politisi semua gerak geriknya langkah politiknya dan ucapannya pasti mengandung unsur politik," ujar Ujang saat dihubungi.
"Walaupun bicara hukum, itu bicara politik," sambungnya.
Baca juga: Anas Urbaningrum Pidato Politik di Monas, padahal Panitia Janji Tak Bahas Politik
Menurut Ujang, Anas tetaplah seorang politisi. Dengan demikian, apa pun yang disampaikan dan dilakukan dia tidak terlepas dengan politik.
"Ya suka tidak suka diakui atau tidak, ya pemilihan Monas, narasi kata-kata, ya semuanya politis, karena memang Anas itu seorang politisi," kata Ujang.
"Maka ucapan, tindakan, termasuk pikirannya, tempat yang dipilihnya, pasti akan berdimensi politik," pungkasnya.
Dalam pidatonya, Anas menyinggung soal keadilan. Menurut dia, keadilan merupakan mahkota dari hukum.
"Kita semua dituntut untuk setia menjadi patriot-patriot Indonesia, patriot-patriot bangsa, patriot-patriot masa depan nusantara yang lebih baik, dan itu mahkotanya adalah keadilan," ujar Anas.