DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Internal Jakpro Buntut Persekongkolan Revitalisasi TIM

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi melakukan perbaikan internal di PT Jakarta Propertindo (Jakpro), yang diputus bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Hal itu disampaikan sejumlah fraksi dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7/2023).

"Kami Fraksi PAN sangat prihatin dan menyayangkan masih terjadinya aksi-aksi korporasi dari PT Jakpro yang sangat tidak terpuji sehingga dinyatakan terbukti bersalah oleh KPPU," ujar Anggota Fraksi PAN, Farazandi Fidinansyah, Senin (24/7/2023).

Baca juga: KPPU Siap Hadapi Banding Jakpro soal Persekongkolan Revitalisasi TIM

Menurut Farazandi, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh di internal Jakpro, apabila terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat dalam proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

"Kalau hal ini memang terbukti benar, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan internal secara tegas dan menyeluruh agar praktik-praktik tidak terpuji seperti ini tidak terulang kembali," kata Farazandi.

Sementara itu, anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari meminta Pemprov DKI Jakarta mengingatkan BUMD untuk menjaga integritas.

"Mengingat adanya BUMD yang pernah berurusan dengan KPK karena adanya dugaan korupsi ataupun yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi," kata Eneng.

"Bahkan baru-baru ini terdapat BUMD yang dinyatakan bersalah oleh KPPU karena terlibat pada persekongkolan usaha," imbuh dia.

Baca juga: Dinyatakan KPPU Atur Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Kami Selalu Patuh Peraturan

Sebelumnya diberitakan, KPPU menyatakan PT Jakpro terbukti bersalah dalam kasus persekongkolan tender revitalisasi Pusat Kesenian TIM.

BUMD DKI Jakarta itu terbukti bersekongkol dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.

Ketiga perusahaan itu dinyatakan bersalah karena melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

"(Tiga perusahaan itu) terbukti bersalah dalam Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III," ujar Majelis Komisi KPPU lewat keterangannya, dikutip Jumat (20/7/2023).

Akibat pelanggaran tersebut, majelis komisi menjatuhkan sanksi denda Rp 16,8 miliar untuk PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Sedangkan untuk PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, dijatuhi sanksi denda Rp 11,2 miliar.

Baca juga: Jakpro Nyatakan Banding Putusan KPPU soal Pengaturan Pemenang Tender Revitalisasi TIM

Sementara PT Jakpro tidak dikenakan sanksi denda. Majelis komisi, dalam putusannya, hanya memberikan perintah kepada PT Jakpro tidak bertindak diskriminatif, dengan cara bersekongkol dan mengatur atau menentukan pemenang tender di masa mendatang.

"Meniadakan substansi dan/atau klausul yang bermakna sama dengan Klausul 38.2 dan 38.3 dokumen Request for Proposal (RfP) perkara a quo, dalam setiap pengadaan yang diselenggarakan," tulis KPPU.

PT Jakpro juga diminta melaporkan dokumen Request for Proposal (RfP) setiap kali melaksanakan proses pengadaan selama dua tahun kepada KPPU.

Sebagai informasi, perkara ini berawal dari laporan publik ini mengenai adanya dugaan persekongkolan dalam proses tender revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM Tahap III atau pengerjaan interior.

Pada 2021, PT Jakpro sebagai terlapor pertama sengaja membatalkan tender untuk memfasilitasi terlapor kedua, yakni PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan terlapor ketiga, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk agar menjadi pemenang tender a quo.