JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Fraksi PDI-P Cinta Mega telah mendapatkan sanksi pemecatan akibat ulahnya bermain game dalam rapat paripurna.
Cinta Mega akan dicopot sebagai anggota DPRD DKI lewat mekanisme pergantian antar waktu (PAW), dan posisinya digantikan kader PDI-P lain.
Meski demikian, Cinta tak bisa otomatis langsung dicopot sebagai anggota dewan, karena harus menunggu persetujuan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: Sanksi PDI-P ke Cinta Mega yang Main Game Saat Rapat: Dipecat dari DPRD dan Tak Dicalonkan Lagi
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Jakarta Ady Wijaya mengatakan, pihaknya memang sudah memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian terhadap Cinta Mega dalam rapat pleno partai tingkat provinsi yang digelar pada Selasa (25/7/2023).
Kendati demikian, keputusan pemberhentian Cinta Mega itu harus diteruskan terlebih dahulu kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P untuk mendapatkan persetujuan.
"Nanti kami akan kirimkan surat PAW tersebut kepada DPP Partai. Langsung malam ini juga kami kirim suratnya," kata Ady di Kantor DPD PDI-P, Selasa malam.
Jika pemberhentian Cinta disetujui, maka DPP PDI-P akan mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yang ditandatangani oleh Ketum Megawati dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
Surat itu berisi permintaan agar posisi Cinta Mega di DPRD DKI dapat digantikan oleh kader PDI-P yang lain.
"Karena memang DPP partai lah yang mengirim surat ke KPUD. Jelas?" ujar Ady.
Selain mencopot Cinta sebagai anggota DPRD DKI, DPD PDI-P juga merekomendasikan agar Cinta dipecat dari keanggotaan partai.
Meski begitu, keputusan akhir mengenai rekomendasi ini tetap menjadi kewenangan DPP PDI-P.
"Nanti biar DPP partai yang memutuskan. Okey," tegas Ady.
Baca juga: Permintaan Maaf Anggota DPRD DKI Cinta Mega Usai Videonya Main Game Saat Paripurna Viral
Sementara itu, Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, kasus Cinta ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kader partai, khususnya di tingkat Provinsi DKI Jakarta.
"Iya justru ini lah kita undang seluruh ketua cabang, Ketua, sekretaris dan bendahara DPC se-DKI Jakarta agar ini kita jadikan pelajaran berharga bagi kita semua," kata Gembong
"Bahwa di ruang publik, kita sebagai pejabat publik tidak boleh berbuat yang kurang etis," pungkasnya.