Hari Pertama, ASN Jakarta yang "Work From Home" Baru 13 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani mengatakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov DKI yang work from home atau bekerja dari rumah belum mencapai 50 persen pada Senin (21/8/2023).

Dari total sekitar 51.714 ASN dan 6.395 PPPK di Jakarta, saat ini baru 13 persen yang bekerja dari rumah.

"Dari jumlah Senin kemarin yang melakukan WFH baru 13 persen sekitar 2.000-an," kata Etty dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Etty mengatakan, ASN dan PPK di Pemprov DKI Jakarta yang telah melakukan WFH pada hari Senin berjumlah sekitar 15.335 orang.

Baca juga: Saat Pekerja Swasta di Jakarta Juga Ingin WFH seperti ASN DKI, tapi...

Mengacu pada surat edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono, ASN yang diperbolehkan untuk WFH yang bukan melayani langsung masyarakat.

Beberapa di antara yang melayani langsung masyarakat adalah tenaga kesehatan hingga tenaga pengajar.

"Kalau di SE itu yang boleh WFH yang bukan pelayanan langsung. Nah yang bukan pelayanan langsung itu jumlahnya ada 15.335 orang PNS," kata Etty.

Etty membeberkan alasan belum 50 persen ASN di DKI melakukan WFH. Hal itu disebut karena ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum menentukan siapa saja pegawai yang akan menerapkan kerja dari rumah.

"Ada SKPD belum bikin jadwal siapa-siapa yang harus WFH. Kalau tidak ada jadwal kan yang bersangkutan tidak berani mau WFH, belum ada perintah," ucap Etty.

Baca juga: ASN Pemprov DKI yang WFH Dijamin tak Keluar Rumah, Kemacetan dan Polusi tak Berkurang

Sebagai informasi, aturan WFH kapasitas 50 persen bagi para ASN DKI dipercepat menjadi Senin ini dari yang sebelumnya pada 28 Agustus 2023.

Penerapan WFH ini untuk menangani polusi udara di Ibu Kota dan persiapan KTT ASEAN pada 5-7 September 2023.