Daripada Sanksi Denda, Pemilik Kendaraan yang Tak Lolos Uji Emisi Disebut Sebaiknya Diberi Subsidi untuk Servis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya memutuskan untuk menghentikan tilang terhadap kendaraan yang tidak lulus uji emisi usai 11 hari diberlakukan.

Polisi berdalih, sanksi tilang diberlakukan sebelum Satuan Tugas (Satgas) Polusi Udara Polda Metro Jaya dibentuk. Setelah satgas dibentuk, tilang kendaraan tak lulus uji emisi dinyatakan tidak efektif.

Padahal, kebijakan ini disebut sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas udara Jakarta yang masih buruk.

Baca juga: Hentikan Tilang Emisi Kendaraan, Polisi Sebut Itu Beratkan Masyarakat

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai penerapan tilang bagi kendaraan tak lolos uji emisi itu hanya akan memberatkan masyarakat.

Dalam kebijakan tilang uji emisi ini, kata Trubus, hal yang menjadi masalah itu adalah sanksinya yaitu denda dengan nilai minimal Rp 250.000 bagi yang tak lolos tes.

"Supaya tak membebani masyarakat dan tetap semangat, uji emisinya dan harus digratiskan dan ditanggung Pemprov DKI," tutur Trubus kepada Kompas.com, Selasa (12/9/2023).

Menurut dia, seharusnya Pemprov DKI ataupun Polda Metro Jaya hanya hapuskan dendanya sebagai sanksi. Sebaliknya, kata dia, pemangku kebijakan seharusnya memfasilitasi uji emisi ini.

Baca juga: Alasan Pembatalan Tilang Uji Emisi: Uang Denda Lebih Efektif Dipakai untuk Servis Kendaraan

Bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi, kata dia, pemerintah bisa mensubsidi biaya servis kendaraan bagi mereka yang tidak mampu dengan menunjuk bengkel tertentu.

"Jadi tidak sekedar sanksi. Mau sanksinya seperti apa pun itu tidak akan efektif. Mereka tidak akan kapok," tutur Trubus.

Di sisi lain, Trubus memandang kebijakan tilang bagi kendaraan bermotor itu tidak dilandasi perencanaan yang matang. Alhasil, kebijakan itu kemudian disetop di tengah jalan.

Menurut Trubus, kebijakan yang berubah-ubah ini justru mempermalukakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian RI (Polri) karena dinilai tidak konsisten.

"Berarti kebijakan yang berjalan sebelas hari itu tanpa perencanaan. Sifatnya pencitraan, elitis, dan dipaksakan," tutur Trubus.

Baca juga: Baru 11 Hari Tilang Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Disetop, Pakar: Kebijakan Tanpa Perencanaan dan Hanya Pencitraan

Trubus berujar, masyarakat akan kebingungan dihapusnya tilang uji emisi ini. Di sisi lain, ia menilai Pemprov DKI tidak sungguh-sungguh dan serius dalam hal peanganan polusi.

Adapun Kepala Satgas Polusi Udara Polda Metro Jaya Kombes Nurcholis tak menjelaskan ketidakefektivan kebijakan tilang emisi ini.

Menurut dia, bagi masyarakat yang motor atau mobilnya tidak lulus uji emisi hanya akan diimbau untuk menyervis kendaraannya.