Kurangi Macet, Pemprov DKI Disarankan Perpanjang Rute LRT Jakarta hingga ke Dukuh Atas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memperpanjang rute LRT Jakarta sampai ke Dukuh Atas.

Gilbert menilai perpanjangan rute LRT Jakarta bisa dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Jadi seharusnya lanjut saja (hingga terintegrasi) MRT. Otomatis (penumpang) naiknya ke Dukuh Atas kan," ujar Gilbert saat dihubungi, Jumat (17/11/2023).

Gilbert mengatakan, perpanjangan rute LRT Jakarta sampai ke Dukuh Atas diharapkan bisa menampung semua masyarakat, baik warga DKI hingga wilayah penyangga.

Baca juga: Sahkan APBD DKI 2024, DPRD Minta Penggunaan Anggaran Penanganan Macet Tepat Sasaran

"Sehingga saya anjurkan diteruskan ke pengguna yang murni warga DKI. Itu tadi, karena ini kan dari pajak mereka (warga DKI) yang kita ambil," ucap Gilbert.

Gilbert tidak menampik perpanjangan rute LRT Jakarta membutuhkan anggaran yang besar. Namun, besaran anggaran itu dapat diajukan melalui APBD 2025.

"Memang itu butuh dana. Tapi itu bisa dianggarkan di 2025 nanti. Jadi kalau kita mau menggaet (penumpang), lalu koneksi antara moda transportasi ini betul-betul ada, maka Dukuh Atas menjadi solusi," ucap Gilbert.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI menggunakan anggaran penanganan macet di Ibu Kota tepat sasaran. Penanganan kemacetan di Ibu Kota masuk dalam program prioritas Pemprov DKI di 2024.

DPRD DKI telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 senilai Rp 81,71 triliun.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Segera Atasi Permasalahan Kemacetan di Jakarta

"Untuk penanganan macet, anggaran ini betul-betul (harus) tepat sasaran dan macet dapat berkurang,” kata Khoirudin dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Khoirudin mengatakan, DPRD akan mengawasi sejumlah program prioritas Pemprov DKI pada tahun depan.

Ada enam program prioritas Pemprov DKI yang bersentuhan langsung dengan warga di Ibu Kota.

Program prioritas itu, yakni penanganan banjir, kemacetan, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan penguatan nilai demokrasi.

"Kita monitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang diajukan Pemprov," ujar Khoirudin.

Baca juga: Heru Budi Minta DTKJ Fokus Atasi Kemacetan Jakarta