Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Polemik Menu Pencegah Stunting, Wali Kota Depok: Jangan Asal Foto yang Jelek-jelek...

Kompas.com - 22/11/2023, 19:54 WIB
Wasti Samaria Simangunsong ,
Nursita Sari

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengimbau masyarakat untuk tidak asal mengunggah konten bernada negatif terkait program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mencegah stunting.

Idris meminta masyarakat langsung melapor kepada Dinas Kesehatan Kota Depok atau puskesmas setempat, jika makanan yang diterima dirasa tidak memenuhi kebutuhan gizi anak.

"Imbauan kepada masyarakat semua, kalau ada masukan didapat dari lapangan, laporkan. Jangan difoto yang jelek-jelek kayak begitu seakan-akan makanannya jelek, makanan basi, lalu dilempar ke media," kata Idris di Gedung DPRD Depok, Rabu (22/11/2023).

Baca juga: Kelurahan Jatimulya Depok Dapat Penghargaan Bebas Stunting di Tengah Polemik Menu Makanan Tambahan

Idris berujar, setelah menerima laporan dari masyarakat, Pemkot Depok akan langsung memeriksa makanan yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan gizi tersebut.

"Coba ditulis (laporkan), kejadian kayak gini. Nanti kami teliti dengan ahli gizinya. Kalau bukan pakar gizi, jangan ngomong-ngomong masalah gizi, ini bahaya," ujar dia.

Selain itu, Idris meminta masyarakat untuk memahami program PMT yang didistribusikan Pemkot Depok.

Baca juga: Menu Cegah Stunting di Depok Kian Membaik Usai Tuai Cecaran dan Kritik

Menurut dia, makanan yang diberikan oleh kader-kader posyandu telah diukur takaran dan komposisi gizinya.

"Makanya samakan persepsi juga. Kita harus satu persepsi ya. Ini makanan tambahan lokal, bukan seperti makanan kayak lagi rapat, dapat snack, enggak kayak gitu," kata Idris.

"Ini makanan tambahan lokal, artinya harus dibuat sendiri dengan ukuran yang sudah diukur oleh ahli gizi, nutrisinya sekian, ditimbang sekian. Coba bayangkan, (makanan dalam) toples itu ditimbang semuanya," imbuh dia.

Adapun program PMT di Depok menjadi sorotan karena menunya dianggap tak sebanding dengan anggaran.

Pemkot Depok menganggarkan Rp 4,9 miliar untuk program tersebut, dengan biaya Rp 18.000 per porsi.

Namun, harga Rp 18.000 bukan murni untuk makanan, melainkan juga biaya wadah, cetak stiker, dan distribusi.

Baca juga: Anggota DPRD Depok: Program Cegah Stunting Bukan Sekadar Bagi-bagi Makanan!

Hal yang paling menjadi sorotan adalah menu yang disajikan. Di awal program, menu yang diberikan berupa nasi, kuah sup, dan tahu kukus.

Makanan tersebut dianggap tidak cukup memenuhi gizi balita dan tak sebanding dengan biaya per porsi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati menjelaskan, program makanan tambahan untuk balita itu sudah sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Kesehatan.

Mary menjelaskan, makanan yang diberikan yakni enam hari berupa kudapan dan satu hari makanan lengkap. Makanan tersebut diberikan selama 28 hari.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk 'Liquid'

Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk "Liquid"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com