Kelurahan Jatimulya Depok Dapat Penghargaan Bebas "Stunting" di Tengah Polemik Menu Makanan Tambahan

DEPOK, KOMPAS.com - Kelurahan Jatimulya, Depok, Jawa Barat, mendapatkan penghargaan Bebas Stunting Awards 2023 dari pemerintah pusat.

Kelurahan itu dianggap berhasil menerapkan program pengentasan stunting di Kota Depok.

"Kelurahan Jatimulya telah mengimplementasikan konsep Kampung Cerdas Ramah Keluarga (Kampung Caraka), Hebring Juara. Serta program Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak (D'Sunting Menara) dalam pencapaian bebas stunting," kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, dikutip dari situs resmi Pemkot Depok, Rabu (22/11/2023).

Baca juga: Menu Cegah Stunting di Depok Kian Membaik Usai Tuai Cecaran dan Kritik

Imam mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bukti upaya Pemkot Depok dalam menurunkan angka stunting.

"Saya ucapkan selamat untuk Pak Lurah Jatimulya, saya harap lurah lain mengikuti (prestasi) beliau," sambung dia.

Penghargaan diberikan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) pada Pertemuan Nasional Desa Bebas Stunting Award 2023 di Ballroom Hotel Sahid Jaya DI Yogyakarta pada Senin (13/11/2023).

Sementara itu, Kota Depok sedang dilanda isu pemberian makanan tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting dengan menu yang dianggap tak sebanding dengan anggaran.

Pemkot Depok menganggarkan Rp 4,9 miliar untuk program tersebut, dengan biaya Rp 18.000 per porsi.

Baca juga: Menko PMK: Menu Pencegah Stunting di Depok Tidak Layak

Namun, harga Rp 18.000 bukan murni untuk makanan, melainkan ada biaya untuk wadah makanan, cetak stiker, dan distribusi.

Hal yang paling menjadi sorotan adalah menu yang disajikan. Di awal program, menu yang diberikan berupa nasi, kuah sup, dan tahu kukus.

Makanan tersebut dianggap tidak cukup memenuhi gizi balita, apalagi tak sebanding dengan biaya per porsi.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, menu makanan pada program tersebut tidak layak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati menjelaskan, program makanan tambahan untuk balita itu sudah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, yang mana sasarannya untuk menekan angka stunting atau kurang gizi.

Baca juga: Anggota DPRD Depok: Program Cegah Stunting Bukan Sekadar Bagi-bagi Makanan!

Perihal ramai pertanyaan soal menu yang beredar, Mary menjelaskan, makanan yang diberikan memang berupa kudapan.

Baru lah setiap akhir pekan dalam 28 hari program ini, masyarakat akan mendapat set menu makanan lengkap.

Perihal ketidaksesuaian menu di hari pertama di Tapos, Mary juga mengeklaim telah mengevaluasinya.

Sehingga pada hari berikutnya, menu makanan tambahan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan Dinkes Depok.