Gaji Guru SDN di Jaktim Cuma Rp 300.000, Anggota DPRD: Bagaimana Mau Meningkatkan SDM?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyesalkan upah guru agama Kristen yang berstatus honorer di SDN Malaka Jaya 10, Duren Sawit, Jakarta Timur, hanya sebesar Rp 300.000 per bulan.

Johnny mengatakan, hal demikian bisa membuat upaya peningkatan sumber daya manusia menjadi sulit.

"Bagaimana mau bicara peningkatan sumber daya manusia. Sementara guru-guru yang bisa mencetak SDM bagus itu pola penggajian seperti itu," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/11/2023).

Baca juga: DPRD DKI Temukan Ada Guru SDN di Jakarta Terima Gaji Rp 300 Ribu

Johnny menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang seolah tak menghargai jasa guru atas pemberian upah yang tak layak itu.

Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI mengevaluasi upah guru honorer. Terlebih tenaga pengajar itu mengabdi sekolah negeri di Ibu Kota.

“Perlu ada standarisasi dari Disdik DKI Jakarta terkait upah bagi guru-guru honorer di setiap sekolah. Jangan sampai beda-beda tiap sekolah," ucap Johnny.

Selain itu, Johnny juga mendesak Pemprov DKI untuk mendata ulang dan mensosialisasikan cara serta syarat untuk mempermudah guru honorer masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik).

Sebab, selama ini DPRD DKI disebut masih menerima keluhan soal sulitnya mendaftar ke sistem itu.

“Kenapa masih ada guru honorer yang sudah mengabdi selama 20 tahun tapi datanya tidak terdaftar di Dapodik? Ini menjadi domain Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu harus diselesaikan segera,” kata Johnny.

Baca juga: Guru SDN di Jaktim Disebut Cuma Terima Gaji Rp 300.000, padahal di Kuitansi Tertulis Rp 9 Juta

Untuk diketahui, masalah gaji guru honorer yang tak layak itu terungkap setelah Komisi E DPRD DKI menerima laporan dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki).

Guru SD Negeri di Jakarta Timur itu menerima upah yang tertulis pada kuitansi sebanyak Rp 9 juta.

"Guru agama Kristen di SD Malaka Jaya 10 Jaktim menandatangani honor Rp 9 jutaan setiap bulan, tetapi dikasihnya hanya Rp 300.000 per bulan," ungkap Johnny.

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com dari anggota DPRD DKI, guru SDN itu menandatangani kuitansi dengan honor sebanyak Rp 9.283.708.

Johnny meminta Pemprov DKI segera mengatasi permasalahan ini.

"Ini harus segera teratasi. Tidak bisa lagi (Pemprov DKI) buang badan. Ada guru sudah sekian puluh tahun ngajar gaji Rp 300.000," ujar Jhonny.

Baca juga: Ada Aduan Guru SD di Jakarta Digaji Rp 300.000, Pemprov DKI Diminta Buat Standardisasi Honor

DPRD meminta Pemprov DKI segera mencari solusi dari permasalahan gaji para guru yang angkanya masih di bawah upah minimum provinsi (UMP).

"Minimal sesuai UMP. Apa pun caranya. Itu pasti bisa. Kenapa yang lain bisa tapi guru masih ada seperti itu," kata Johnny.

(Tim Redaksi: Muhammad Isa Bustomi, Akhdi Martin Pratama, Jessi Carina)