Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Muhadjir Sebut Belum Ada Arahan Jokowi Soal Penampungan Pengungsi Rohingya

Kompas.com - 05/12/2023, 14:31 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo belum memberi arahan terkait lokasi penampungan ribuan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Provinsi Aceh.

"Belum. Belum ada masukan (dari Presiden Jokowi)," ujar Muhadjir usai bertemu Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Selasa (5/12/2023).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Pengungsi Rohingya Akan Dikembalikan ke Negara Asal

Menurut Muhadjir, pemerintah secara formal menolak untuk menampung pengungsi Rohingya, terlebih untuk bermukim permanen di Indonesia.

"Kami secara formal kita negara yang tidak bersedia menampung, menerima pengungsi Rohingya ini, apalagi akan bermukim secara permanen," ucap dia.

Iaa menambahkan, pemerintah membiarkan pengungsi Rohingya berlabuh di Aceh dengan dasar pertimbangan kemanusiaan.

Namun, pemerintah pusat tengah meninjau kelayakan pengungsi Rohingya tersebut.

"Sehingga kalau ada tuntutan atau ada pihak dari sana yang niatnya memang ingin tinggal di sini, bukan pengungsi, akan kita lihat kelayakannya," kata Muhadjir.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Mahfud, Pemda, dan UNHCR Tangani Pengungsi Rohingya

"Apalagi niat kemudian untuk sampai pindah kewarganegaraan, itu ada proses nanti akan kita lihat," sambung dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo merespons soal keberadaan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Aceh.

Sebagaimana diketahui, keberadaan pengungsi asal Myanmar tersebut ditolak masyarakat setempat.

"Ya saya telah memerintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/12/2023).

"Bersama-sama dengan UNHCR (badan PBB untuk perlindungan pengungsi," lanjut dia.

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Temui Heru Budi di Balai Kota DKI, Bahas Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengungsi Rohingya di Indonesia pada hari ini.

"Nah ini saya lagi undang rapat koordinasi besok. Karena ini semakin, ini negara lain sudah nutup (pintu untuk tambahan pengungsi Rohingya)," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com