DPRD DKI Minta Disdik Inventarisasi Masalah Penyebab KJP 492 Siswa Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan menginventariasi permasalahan siswa yang dicoret dari daftar penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Langkah ini dianggap perlu dilakukan agar Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengetahui secara langsung setiap permasalahan yang dialami para siswa.

“Harapannya, Disdik bisa lebih down to earth ya, supaya bisa melihat secara konkret apa sih problematika yang ada di bawah yang menyebabkan ratusan KJP dicabut,” ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria dalam keterangan resminya, Sabtu (6/1/2023).

Baca juga: Disdik DKI Temukan 79 Orangtua Penerima KJP Plus Gadaikan Kartu ATM-nya, Kini Namanya Dicoret dari Daftar

Selain itu, Iman juga mendorong jajaran Disdik DKI Jakarta untuk lebih gencar mengedukasi para orangtua dan siswa, sehingga terhindar dari sanksi pencabutan pemberian bantuan.

Dengan begitu, Iman berharap jumlah siswa yang dicoret dari daftar penerima KJP Plus karena melanggar aturan bisa terus ditekan.

“Kita sama-sama harus menjaga dan mendidik anak bangsa supaya yang mendapatkan kesempatan memiliki KJP plus dan lain lain itu bisa bermanfaat dan berguna betul-betul,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI mencoret 492 nama siswa dari daftar penerima bantuan sosial KJP Plus untuk penyaluran 2024.

Baca juga: Ratusan Siswa Dicoret dari Daftar KJP Plus, Alasannya: Terlibat Tawuran, Merokok, sampai Gadaikan Kartu ATM

Hal ini dilakukan karena terdapat para siswa penerima bantuan yang terbukti melanggar aturan mengenai kepesertaan KJP plus.

“Tercatat ada sejumlah peserta didik penerima KJP Plus yang melanggar Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan,” ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo, Kamis (4/1/2023).

Selain itu, ada pula siswa penerima bantuan sosial KJP Plus yang telah lulus dan berpindah sekolah ke daerah lain di luar DKI Jakarta.

Sebab, kata Purwosusilo, terdapat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 yang mengatur syarat dan ketentuan penerima KJP Plus.

Baca juga: Disdik DKI Temukan Anak ASN Dapat KJP, Kini Dicoret dari Daftar Penerima

“Pembatalan juga dilakukan terhadap peserta didik yang sudah lulus ataupun sudah bekerja,” kata dia.

Berikut daftar penyebab dihapusnya 492 siswa dari daftar penerima KJP Plus menurut data Disdik DKI Jakarta:

1. Melakukan tindakan asusila: 3 orang
2. Berkelahi:1 orang
3. Berkendara membawa senjata tajam: 7 orang
4. Lulus sekolah: 5 orang
5. Melakukan bullying atau tindak perundungan: 27 orang
6. Mencuri: 5 orang
7. Menggadaikan ATM KJP Plus: 79 orang
8. Mengundurkan diri dari KJP atau menikah: 39 orang
9. Meninggal dunia: 3 orang
10. Menolak menerima KJP Plus: 1 orang
11. Merokok: 103 orang
12. Mengonsumsi minuman keras dan atau narkoba: 8 orang
13. Orangtua berstatus ASN (PNS/PPPK): 10 orang
14. Pindah sekolah: 11 orang
15. Sudah bekerja: 8 orang
16. Tawuran: 163 orang
17. Melakukan tindak pidana lain: 1 orang
18. Bolos sekolah: 18 orang