Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dishub DKI: Kemacetan Jakarta Makin Parah pada 2023 karena PSN

Kompas.com - 15/01/2024, 16:34 WIB
Tria Sutrisna,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, salah satu penyebab kemacetan di Ibu Kota ialah proses pembangunan sejumlah proyek strategi nasional (PSN).

Hal itu disampaikan Syafrin untuk menanggapi turunnya peringkat Jakarta sebagai kota termacet di dunia versi Tomtom Traffic Index 2023, tetapi kemacetan semakin parah.

"Secara keseluruhan tentu untuk Jakarta kan ada pembangunan LRT dan MRT, belum lagi PSN lainnya yang ada di Jakarta,” ujar Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/1/2024).

Baca juga: Daftar Kota Termacet di Dunia 2023, Peringkat Jakarta Turun tapi Macet Kian Parah

Meski begitu, kata Syafrin, turunnya peringkat Jakarta sebagai kota termacet dari posisi 29 ke 30 menunjukkan adanya perbaikan dari segi penanganan kemacetan.

Kondisi ini dianggap tidak terlepas dari sejumlah upaya yang dilakukan. Salah satunya penutupan sejumlah lokasi putar balik atau u-turn di jalan raya.

“Tahun lalu dilakukan penutupan u-turn, 31 u-turn, dan diterapkan tujuh ruas jalan SSA (sistem satu arah),” kata Syafrin.

Selain itu, Dishub DKI juga mengoperasikan 20 traffic light berteknologi artificial intelligence (AI), untuk mengurangi kemacetan akibat lampu merah.

“Tentu perbaikan ada. Kami harapkan ke depan, tahun 2024 semakin masif lagi melakukan perbaikan kinerja lalu lintas,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, peringkat Jakarta dalam daftar kota termacet di dunia sepanjang 2023 dilaporkan turun dibandingkan 2022.

Baca juga: Ketika Tenda Hajatan Tutup Jalan di Kembangan, Sebabkan Kemacetan hingga Buat Polisi Lakukan Penertiban

Hal tersebut tampak dari laporan TomTom Traffic Index ke-13 yang disusun berdasarkan pantauan dan analisis Tomtom International BV, perusahaan teknologi navigasi dari Belanda.

Pemantauan dan analisis ini mencakup 387 kota yang tersebar di 55 negara dan enam benua.

Laporan daftar kota termacet bertujuan menentukan peringkat kota-kota berdasarkan waktu perjalanan rata-rata dan memberikan akses gratis terhadap informasi kota per kota.

Selain waktu perjalanan rata-rata, TomTom juga menghitung biaya perjalanan setiap kota, baik pusat kota maupun metropolitan.

Variabel tambahan pun memungkinkan untuk mengukur dampak finansial dari biaya bahan bakar dan kemacetan lalu lintas, serta konsumsi bahan bakar per kWh dan emisi karbondioksida.

Berdasarkan laporan terbaru, peringkat Jakarta turun dari sebelumnya di posisi 29 menjadi 30 pada 2023.

Baca juga: Sebut Macet Terjadi di Semua Kota, Jokowi: Kerja Pemerintah Kejar-kejaran dengan Kemacetan...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com