Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD Ingatkan Pemprov DKI Jangan Sekadar Tambah Stasiun Pemantau Kualitas Udara

Kompas.com - 18/01/2024, 19:43 WIB
Tria Sutrisna,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak sekadar menambah jumlah Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) untuk menangani polusi udara.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina menjelaskan, rencana Dinas Lingkungan Hidup (LH) menambah sembilan SPKU pada 2024 adalah langkah yang baik.

“Ini upaya yang baik dari Pemerintah Provinsi DKI untuk kita bisa lebih tahu posisi polusi udara,” uja Wa Ode dalam keterangan reminya, Kamis (18/1/2024).

Baca juga: Dinas LH DKI Bakal Tambah 9 Stasiun Pemantau Kualitas Udara pada 2024

Namun, penambahan ini perlu dibarengi dengan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan kualitas udara yang didapatkan.

“Terpenting nanti, tindak lanjut hasil pantauan ini,” kata Wa Ode.

Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga harus terus mendorong masyarakat untuk turut serta menekan polusi udara. Misalnya dengan menanam pohon, dan menguji emisi kendaraannya.

“Perbanyak tanam pohon di lingkungan kita, tidak bakar sampah. Semua kendaraan pribadi harus dipastikan lulus uji emisi,” pungkasnya.

Baca juga: Pemprov DKI Masih Terus Lakukan Upaya Perbaikan Kualitas Udara di Ibu Kota

Diberitakan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta bakal menambah sembilan SPKU baru di Ibu Kota pada 2024.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, penambahan ini diperlukan agar data kualitas udara di Ibu Kota bisa didapatkan dengan lebih maksimal.

“Kehadiran sembilan SPKU baru ini diharapkan bisa memberikan data kualitas udara yang lebih maksimal dan bisa jadikan rujukan utama semua pihak,” ujar Asep dalam keterangannya, Kamis (18/1/2024).

Menurut Asep, Dinas LH DKI Jakarta menargetkan ada 25 SPKU di Ibu Kota hingga 2025. Jumlah ini dianggap ideal untuk bisa memantau kualitas udara di Jakarta.

Sementara itu, Asep mengungkap bahwa DKI Jakarta baru memiliki 12 SPKU yang sudah beroperasi.

Baca juga: Dinas Lingkungan Hidup DKI Sebut Razia Uji Emisi Sangat Efektif untuk Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

“Hingga saat ini, Jakarta sudah memiliki 12 SPKU bertaraf reference-grade yang sudah berjalan, dan ditambahkan lagi sembilan di tahun ini. Targetnya 25 SPKU reference-grade pada tahun 2025. jumlah ini merupakan jumlah yang ideal,” tutur Asep.

Berdasarkan data yang diperoleh Dinas LH DKI Jakarta dari 12 SPKU tersebut, polusi udara di Ibu Kota pada 2023 lebih parah dibandingkan 2022.

Menurut Asep, hal ini terlihat dari tingkat konsentrasi PM 2,5 pada 2023 yang cenderung lebih tinggi.

Kondisi ini diklaim sebagai dampak dari fenomena El Nino yang berimbas pada rendahnya curah hujan.

“Gejala El Nino yang menyebabkan curah hujan rendah dalam periode lebih lama, hingga Oktober, bahkan pengaruhnya berlangsung hingga bulan Desember,” pungkas Asep.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com