Cerita Pemilik Lahan Parkir Stasiun Cakung, Dapat Rp 1 Juta Per Hari dari 150 Motor

JAKARTA, KOMPAS.com - Halaman rumah Abdul Kodir (42) di tepi Jalan Raya Stasiun Cakung, Bintara, Jakarta Timur, dipenuhi motor penumpang kereta yang naik dari Stasiun Cakung. 

Sejak lima tahun belakangan, Abdul Kodir membuka jasa parkir motor untuk para pengguna kereta api di halaman rumahnya.

Setiap harinya, warga asli Betawi itu mendapat penghasilan tidak kurang dari Rp 1 juta dari 150 motor yang parkir di rumahnya.

"Per motor kami beri tarif Rp 5.000. Dari pukull 05.00 WIB, sampai pukul 00.00 WIB. Semuanya, kami jaga. Sampai kereta terakhir jam 12.15 WIB. Kalau menginap, itu Rp 15.000," kata Abdul Kodir ditemui di kediamannya, Senin.

Baca juga: Tak Ada Eskalator untuk Masuk Stasiun Cakung, Pengamat: Kasihan Disabilitas dan Anak-anak

"150 motor sehari. Jadi total kotornya itu bisa Rp 1 juta, tidak kurang," lanjutnya.

Awalnya, rumah dan halaman tersebut adalah milik ayah Abdul Kodir yang bernama Pak Haji.

"Jadi ini rumah Bapak. Dulu dibagi per anak satu petak (kontrakan). Tapi karena sudah pada nikah, keluar, ada yang tinggal di Cibinong, jadi ini tinggal saya yang kelola," ujarnya.

Kodir memastikan jasa parkir di lahan miliknya aman dan tak pernah terjadi kehilangan.

"Yang penting jangan kunci stang. Jadi mudah diatur. Yang penting kami pastikan aman. Alhamdulillah sejauh ini enggak pernah terjadi kehilangan. Paling helm tertukar," tuturnya.

Setiap harinya, Abdul Kodir dibantu oleh seorang asisten yang berjaga per shift.

Baca juga: Kelelahan Naik Tangga Stasiun Cakung, Pengguna KRL: Elevator Harus Ada di Dua Sisi

"Ada satu asisten yang jaga. Nanti sore gantian, jadi mereka jaga per shift," ucap Abdul.

Di sisi lain, Abdul Kodir juga mengaku membayar ke salah satu anggota Dishub dengan tarif Rp 600.000 per bulan.

"Kami izin ke Dishub aja. Per bulannya ada yang minta Rp 600.000. Itu kena bulanan. Itu biaya izin aja, sebenarnya," ujar Abdul Kodir.

"Padahal ini kan fasilitas pribadi. Kita kan enggak pakai akses jalan pemerintah, ini tanah pribadi," lanjutnya.