Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapak Parkir Liar di Dekat Stasiun Disebut Langgar Aturan, Warga: Dishub Tolong Ngaca!

Kompas.com - 01/02/2024, 15:35 WIB
Dzaky Nurcahyo,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari (25), warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, menilai, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta seharusnya berkaca lebih dulu sebelum menyalahkan masyarakat yang membuka lahan parkir di sekitar stasiun.

Menurutnya, keberadaan tempat parkir tidak resmi disebabkan karena adanya permintaan.

“(Dishub) tolong berkaca dulu. Kenapa mereka bisa ada? Apa mungkin fasilitas resmi yang disediakan belum memadai? Atau lokasi parkiran yang terlalu jauh?” kata dia kepada Kompas.com, Kamis (1/2/2024).

Baca juga: Dishub DKI: Setoran Parkir Rp 600.000 Per Bulan di Dekat Stasiun Cakung untuk Retribusi

Hari mencontohkan tempat parkir non resmi di sekitar Stasiun Lenteng Agung.

Tak sedikit warga yang bermukim di Setu Babakan dan sekitarnya yang memarkirkan kendaraan di lokasi tak resmi karena parkiran stasiun terlalu jauh.

“Warga Jagakarsa kalau ke parkiran stasiun harus muter dulu di tapal kuda. Belum macetnya, belum bensinnya. Makanya setahu saya banyak yang menitipkan motor di lokasi tak resmi. Jadi dia tinggal nyebrang saja ke stasiun,” tutur dia.

Oleh karena itu, harus ada solusi dari Dishub jika pada akhirnya melarang tempat parkir non resmi beroperasi.

Misal, membuat lahan parkir yang lebih mudah untuk dijangkau dari wilayah Jagakarsa .

“Kalau salah, solusinya apa. Diperbanyak saja lahan parkir resminya misal. Tapi ya harus ada langkah konkretnya,” imbuh Hari.

Sementara itu, warga lain bernama Ifan (26) menilai, parkiran tak resmi bisa menjadi penyelamat bagi dirinya.

Baca juga: Dishub DKI Sebut Warga yang Terima Uang dari Lapak Parkir di Halaman Sendiri Itu Langgar Aturan

Sebab, tak jarang parkiran resmi yang ada di stasiun kapasitasnya terlalu minim.

“Saya rasa parkiran liar di sekitar stasiun sangat membantu. Apalagi yang stasiunnya memiliki lahan parkir terbatas atau tak ada sama sekali,” ungkap dia.

Hanya, tempat parkir tak resmi terkadang mematok harga yang terlalu tinggi. Ketika hanya parkir sejam, harganya dipatok sama rata.

“Misal parkir cuma sejam, tapi kan disamaratakan sama yang lain. Jadi kayak rugi saja. Tapi, kalau nitipnya lama, kita sedikit diuntungkan,” tutup dia.

Baca juga: Jadikan Halaman Rumahnya Lahan Parkir Stasiun Cakung, Pemilik Mengaku Bayar Rp 600.000 Per Bulan ke Dishub

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com