Ibu di Tambora Jual Bayi ke Sindikat, Berniat Tebus Anaknya Usai Dapat Pekerjaan dan Penghasilan

JAKARTA, KOMPAS.com - T (35), seorang ibu di Tambora, Jakarta Barat, menjual bayinya ke seseorang berinisial EM (30) karena masalah ekonomi.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi berujar, T berniat menebus bayinya dari EM setelah bekerja dan punya penghasilan.

"Harapannya ketika nanti saudari T bekerja dan sudah mempunyai penghasilan, dia akan menebus bayinya dengan membayar kembali sejumlah uang Rp 4 juta," kata Syahduddi saat konferensi pers, Jumat (23/2/2024).

"Saudari T ini makanya menerima tawaran dari saudara EM untuk membayar bayinya," imbuh dia.

Baca juga: Polisi Ungkap Kasus Ibu di Tambora Jual Bayinya ke Sindikat Seharga Rp 4 Juta

T menjual bayinya karena kondisi keuangan yang tidak stabil. Hal itu dikarenakan suaminya tidak bertanggung jawab atas anak yang dikandung T.

"T punya suami di Wonosobo kemudian bekerja di Jakarta dalam kondisi hamil, suaminya juga tidak bertanggung jawab," ucap dia.

"Sehingga di tengah kesulitan ekonomi datang saudari EM untuk menawarkan, mengambil bayi tersebut dengan sejumlah uang dan untuk membiayai biaya persalinan," tambah Syahduddi.

Mulanya T dan EM saling mengenal melalui grup WhatsApp.

Baca juga: Sindikat Beli Bayi dari Ibu di Tambora, Polisi: Alasannya Ingin Merawat dan Membesarkannya

EM dan sindikatnya sengaja mencari korban dari kalangan ibu yang mengalami masalah ekonomi.

"Jadi si EM itu masuk ke grup untuk mencari para korbannya, sehingga ini sedang dilakukan proses pendalaman oleh penyidik untuk mengetahui secara detail," tutur Syahduddi.

Adapun polisi berhasil mengamankan EM dan T dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bayi.

T dan EM sepakat soal perdagangan anak seharga Rp 4.000.000. Namun, T melapor EM karena pembayarannya belum lengkap.

Polisi juga mengamankan suami EM, AN (33) karena menadah bayi.

Mereka dijerat Pasal 76i juncto Pasal 88 dan atau Pasal 76F juncto Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 2 dan 5 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun.