Ingatkan Pemprov DKI Jangan Buru-buru soal "Food Estate", Pakar: Agar Tak Buang-buang Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, wacana pengembangan food estate di Kepulauan Seribu layaknya proyek latah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wacana tersebut disampaikan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Wacana Heru Budi Soal Proyek Food Estate di Kepulauan Seribu Dinilai Latah, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Jadi Korban

"Butuh perencanaan yang matang jangan buru-buru dan terjebak pada buang buang anggaran," ucap Bhima kepada Kompas.com, Rabu (20/3/2024).

"Prosesnya itu semua bisa butuh dua sampai tiga tahun untuk optimal," ucap Bhima lagi.

Dia menyebutkan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan food estate di Kepulauan Seribu itu.

Pertama, ucap Bhima, dalam prosesnya perlu berkonsultasi bermakna dari masyarakat, nelayan, serta pelaku usaha yang sudah eksisting.

Kedua, pemerintah juga sudah harus membuat rantai pasok hasil lumbung pangan itu mau dijual atau diserap ke mana saja hasil produksinya.

"Ketiga, memasukkan program tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) minimum lima tahun," ucap Bhima.

Terakhir, pemerintah juga mengatur alokasi anggaran sampai ke hal yang detail seperti pengadaan cold storage untuk ikan, mesin pengering rumput laut modern, dan tenaga pendamping.

Baca juga: Ingin Kepulauan Seribu jadi Food Estate, Heru Budi: Bahan Pokok Semakin Berkurang di Dunia

Harus partisipatif

Menurut Bhima, Pemprov DKI akan sulit jika latah mengikuti jejak pemerintah pusat yang mana banyak proyek sifatnya top-down justru berakhir gagal.

Apabila Kepulauan Seribu ingin dijadikan pusat perikanan, kata Bhima, konsepnya harus partisipatif. Artinya, kebutuhan nelayan dan ekosistem di sana seperti apa harus sudah jadi pertimbangan utama.

"Jangan malah medatangkan investor kakap dari luar dan meminggirkan para nelayan, perajin rumput laut yang eksisting," ucap Bhima.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus memperhatikan dampak lingkungannya, misalnya kekhawatiran limbah yang mencemari laut.

Selain itu, masalah lain yang harus dicegah adalah overfishing atau penangkapan ikan secara tidak berkelanjutan.

Baca juga: Food Estate dan Contract Farming Jauh dari Kedaulatan Pangan

Klaim punya kekayaan SDA

Heru menerangkan, Kepulauan Seribu dipilih sebagai kawasan yang akan dikembangkan menjadi lumbung pangan karena memiliki kekayaan sumber daya alam.