Pertanyakan Urgensi "Food Estate" di Kepulauan Seribu, ICEL: Kerusakan Lingkungan Bisa Semakin Parah

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mempertanyakan urgensi wacana pengembangan food estate atau lumbung pangan di Kepulauan Seribu.

Wacana tersebut disampaikan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Selasa (19/3/2024).

Berkaca dari preseden food estate sebagai proyek skala besar, proyek tersebut disebut berpotensi akan meningkatkan kerentanan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Baca juga: Ingatkan Pemprov DKI Jangan Buru-buru soal Food Estate, Pakar: Agar Tak Buang-buang Anggaran

"Eksploitasi di Kepulauan Seribu akan memperparah kerusakan yang terjadi," ucap Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL Difa Shafira kepada Kompas.com, Rabu (20/3/2024).

Menurut Difa, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berfokus pada pemulihan lingkungan terlebih dahulu.

"Apakah food estate memang merupakan solusi atau pemerintah seharusnya fokus memberikan dukungan dan perlindungan terhadap nelayan?" ucap Difa.

Di Kepulauan Seribu sendiri, Difa menjelaskan, problemnya itu ada pencemaran laut, kerusakan terumbu karang, dan konflik agraria.

"Tadi saya luput ada problem juga terkait kerentanan karena Kepulauan Seribu yang karakteristiknya low lying island," ungkap Difa.

Baca juga: Kepulauan Seribu Akan Dikembangkan Jadi Food Estate, Heru Budi: Banyak Ikan dan Rumput Laut

Klaim punya kekayaan SDA

Heru Budi menerangkan, Kepulauan Seribu dipilih sebagai kawasan yang akan dikembangkan menjadi lumbung pangan karena memiliki kekayaan sumber daya alam.

"Kepulauan Seribu merupakan wilayah perairan yang kaya akan hasil laut seperti ikan, rumput laut, ganggang, dan sebagainya,” kata Heru, Selasa (19/3/2024).

Kendati demikian, Heru Budi menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan dan pengembangan di Kepulauan Seribu akan disinergikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengembangan kawasan Kepulauan Seribu.

"Perlu dilakukan sinergi bersama KLHK serta KKP, untuk menjaga dan mengembangkan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi kawasan yang lebih bersih dan tertata,” kata Heru Budi.

Baca juga: Wacana Heru Budi soal Proyek Food Estate di Kepulauan Seribu Dinilai Latah, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Jadi Korban

Singgung kelangkaan pangan

Heru mengeklaim bahwa ketersediaan bahan pokok di seluruh dunia sudah semakin berkurang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu yang mendorong Heru Budi untuk mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan atau food estate.

"Kami melihat kebutuhan, bahan pokok semakin berkurang di dunia,” kata Heru.

Menurut Heru Budi, wilayah Kepulauan Seribu dipilih karena memiliki kekayaan sumber daya alam. Dia mencontohkan cukupnya banyaknya hasil laut, yakni ikan, rumput laut, dan ganggang.

"Maka pada 2025 dan seterusnya memang harus dipikirkan Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan bagi masyarakat DKI Jakarta,” ungkap Heru Budi.

(Tim Redaksi : Tria Sutrisna, Akhdi Martin Pratama)