JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak sekadar meniru program kerja yang sudah pernah dilakukan untuk mengatasi sejumlah permasalahan di Ibu Kota.
Permintaan itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai dirinya melihat banyaknya kesamaan program yang pernah dilakukan di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
“Saya melihat masih banyak kegiatan copy paste. Kalau seperti ini terus bagaimana dengan kemajuan Jakarta,” ujar Prasetyo dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (22/3/2024).
Baca juga: Tolak Rencana Kerja Normatif, Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Tuntaskan Masalah Banjir dan Macet
Padahal, kata Prasetyo, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beserta jajarannya seharusnya bisa membuat terobosan, khususnya untuk menuntaskan masalah macet dan banjir.
Pemerintah Kota Administrasi di Jakarta juga harus berperan aktif melibat pihak swasta dan akademisi dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut.
“Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelas Prasetyo.
Di samping itu, Prasetyo juga meminta Pemprov DKI membuat perencanaan dan implementasi yang matang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024 masing-masing wilayah.
“Dan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan keberhasilan program-program yang akan kita jalankan,” kata Prasetyo.
Baca juga: Komisi B DPRD DKI Khawatir Harga Hasil Food Estate Kepulauan Seribu Lebih Mahal
Prasetyo pun menegaskan bahwa dirinya menolak kegiatan-kegiatan Pemprov DKI yang bersifat normatif untuk dimasukkan ke dalam RKPD 2025.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.