Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Sambut Pilkada DKI dan Jabar, PAN Prioritaskan Kadernya Maju di Pilkada 2024 Termasuk Zita Anjaini

Kompas.com - 23/04/2024, 20:37 WIB
Yogarta Awawa Prabaning Arka,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) akan memprioritaskan kadernya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Zulhas, partainya memiliki kader potensial yang dapat diperhitungkan dalam pemilihan kepala daerah.

Zulhas menyebut, PAN telah memiliki berbagai nama untuk disiapkan dalam berbagai pilkada. Untuk di Jakarta, pihaknya mendorong Eko Patrio, Lula Kamal, Zita Anjani untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

“Sementara di Jawa Barat, ada Bima Arya dan Desy Ratnasari,” kata Zulhas di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Baca juga: PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Meski demikian, Zulhas tidak menutup pintu bagi pihak di luar partai yang ingin maju bersama PAN di Pilkada 2024 seandainya tidak ada kader yang mencalonkan diri.

“Seandainya tidak ada kader dari partai yang maju, kami membuka peluang bagi pihak luar yang ingin maju di pilkada kabupaten, kota, atau gubernur daerah mana pun,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, PAN terbuka untuk berkoalisi dengan partai mana pun.

Menurutnya, tidak ada keharusan mengusung koalisi yang sama dengan pilpres kemarin, baik dalam pilkada di 38 provinsi atau di lebih 500 kabupaten dan kota. Pasalnya, pemilihan di tingkat daerah memiliki dinamika yang berbeda ketimbang pemilu di tingkat nasional.

Baca juga: Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Untuk mencari partai koalisi, ia mempertimbangkan calon yang diusung serta hubungan yang sudah terjalin dengan PAN. Singkatnya, PAN tidak ingin tersandera dengan koalisi di pilpres kemarin.

“Jadi, tidak masalah seandainya PAN berkoalisi dengan PDIP, PKB, atau PKS. Namun, seandainya kami bisa kembali berkoalisi dengan Golkar atau Gerindra, ya bagus juga,” kata Yandri.

Sejalan dengan Zulhas, Yandri menekankan bahwa PAN akan mengutamakan kader partainya dalam pilkada 2024. Jika tidak bisa menjadi calon gubernur, kader PAN harus menjadi calon wakil gubernur.

Baca juga: Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Untuk di Jakarta, PAN memiliki beberapa kader yang bisa diusung, seperti Eko Patrio, Lula Kamal, serta Zita Anjani.

Terkait peluang di Pilkada DKI Jakarta, Yandri optimistis partainya dapat berkiprah maksimal karena memiliki 10 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dapat menjadi tolak ukur besarnya jumlah dukungan PAN di Jakarta.

Untuk memantapkan persiapan pilkada, PAN akan mengumpulkan pengurus partai seluruh Indonesia dan anggota DPRD PAN pada Kamis (9/5/2024) hingga Sabtu (11/5/2024).

“Pertemuan tersebut diharapkan dapat mengeluarkan nama kader PAN yang menjadi calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di Pilgub DKI dan Jabar,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aksi Gila Pejabat Kemenhub Injak Kitab Suci demi Buktikan Tak Selingkuh, Berujung Terjerat Penistaan Agama

Aksi Gila Pejabat Kemenhub Injak Kitab Suci demi Buktikan Tak Selingkuh, Berujung Terjerat Penistaan Agama

Megapolitan
Polisi Periksa Pelajar SMP yang Jadi Korban dan Pelaku Perundungan di Bogor

Polisi Periksa Pelajar SMP yang Jadi Korban dan Pelaku Perundungan di Bogor

Megapolitan
Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com