Pemkot Jaksel Berencana Beri Pelatihan Kerja kepada Jukir Liar yang Terjaring Razia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berencana memberikan pelatihan kerja kepada juru parkir (jukir) liar yang terkena penertiban.

“Terkait itu (pelatihan kerja), saat ini kami menunggu perkembangan,” ujar Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertransgi) Jakarta Selatan Fidiyah Rokhim saat dikonfirmasi, Kamis (16/5/2024).

Fidiyah mengatakan, pihaknya masih menunggu informasi terkait berapa jumlah jukir yang ditertibkan oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan.

Pasalnya, pelatihan kerja yang berada di bawah naungan Sudin Nakertransgi memiliki kuota terbatas.

Baca juga: Jukir Liar di Tebet Masih Bandel, Bisa Kena Sanksi Denda atau Kurungan

“Semua ada kuotanya. Misalnya pelatihan mengemudi, tahun ini slotnya berjumlah 700 orang,” tutur dia.

Selain pelatihan mengemudi, lanjut Fidiyah, ada beberapa program yang masuk ke dalam Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Pelatihan tersebut antara kerajinan tangan, tata rias, hingga sekuriti.

“Ada beberapa program yang kami miliki, tetapi yang harus diketahui adalah program pelatihan hanya bisa diikuti oleh warga yang ber-KTP DKI,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan tengah menggalakkan razia jukir liar.

Baca juga: Sempat Dirazia, Jukir Liar di Minimarket Bungur Raya Kembali Beroperasi

Penertiban terhadap jukir liar mulai dilakukan sejak kemarin, Rabu (15/5/2024).

Khusus satu bulan ini, jukir liar yang tertangkap basah masih diberikan imbauan secara persuasif.

Namun, bulan berikutnya, jukir liar yang masih bandel nantinya akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring).

Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 10, setiap orang yang memungut uang parkir tanpa izin bisa dikenakan sanksi denda dan sanksi kurungan.

Sanksi kurungan paling singkat adalah 20 hari dan paling lama 90 hari.

Sementara, denda paling sedikit sebanyak Rp 500.000 dan paling banyak Rp 30.000.000.