Gerindra Pastikan Bakal Usung Kader Internal pada Pilkada Tangsel 2024

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Tangerang Selatan (Tangsel), Yudi Budi Wibowo, memastikan bahwa partainya akan mengusung kader internal pada Pilkada Tangsel 2024.

“Sesuai arahan dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), untuk Pilkada Serentak 2024, Partai Gerindra akan mengutamakan kader untuk diusung sebagai calon baik di pilbup (pemilihan bupati), pilwalkot (pemilihan wali kota), atau pilgub (pemilihan gubernur),” ujar Yudi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/5/2024).

Oleh karena itu, Yudi mengatakan, partainya tak membuka mekanisme penjaringan kandidat kepala daerah dari pihak eksternal atau non kader Gerindra. 

Dia bilang, Gerindra saat ini tengah melakukan proses penilaian kader internal untuk menentukan sosok yang akan diusung di pilkada.

“Karena DPP mengarahkan untuk Pilkada 2024 itu bahwa kader ambil peran. Ya menerjemahkan itu, kita memberikan penilaian di internal, kader-kader. Belum ada arahan lagi untuk membuka penjaringan,” kata Yudi.

Baca juga: Komika Marshel Widianto Jadi Kandidat Gerindra untuk Pilkada Tangsel 2024

Menurut Yudi, penilaian kader internal di DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan mengerucut pada tujuh nama. Namun, Yudi belum bisa membeberkan nama-nama tersebut.

“(Tujuh nama itu) baik anggota DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, maupun pengurus partai. Nah, penilaian lagi berlanjut,” ungkap Yudi.

“Ya sesuai kapasitas kami, ya kader di Tangerang Selatan. Kan masih dalam proses penilaian. Tapikan clue-nya jelas, clue-nya anggota DPRD, baik provinsi maupun Kota Tangerang Selatan, dan pengurus partai di DPC,” pungkas Yudi.

Adapun pada Pemilu 2024, Partai Gerindra memiliki enam kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel.

Artinya, untuk dapat mencalonkan wali kota dan wakil wali kota, Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain supaya memenuhi ambang batas pencalonan kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan paling sedikit 20 persen kursi dari jumlah total kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.