Isu Duet dengan Anies pada Pilkada DKI, Ahmed Zaki: Keputusan Ada di DPP Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar enggan menanggapi lebih jauh perihal wacana duet dengan Anies Baswedan untuk Pilkada 2024.

Eks Bupati Tangerang itu hanya bisa menyerahkan segala keputusan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

"Begini, serahkan kepada DPP partai masing-masing. Saya punya ketua umum, keputusan ada di ketua umum dan DPP Partai Golkar," ujar Zaki saat dikonfirmasi, Kamis (23/5/2024).

Meski begitu, ia mengaku siap bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta pada November mendatang.

Baca juga: Dewan Pertimbangan Jagokan Ahmed Zaki Jadi Bacagub Jakarta dari Golkar

Untuk menggapai keinginannya ini, Zaki menjalani tahapan perkenalan diri dengan warga Jakarta dalam beberapa momen.

"Acara sosialisasi, lalu silaturahmi dan kemarin baru saja lewat bulan Syawal, halalbihalal, itu bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," kata Zaki.

DPD Partai Golkar DKI Jakarta sebelumnya membuka duet antara Ahmed Zaki dan Anies Baswedan.

"Ya kalau dari DPP setuju soal Anies-Zaki ya boleh-boleh saja, kita sih senang-senang saja selama DPP Golkar menyetujui," kata Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco, dikutip dari Antara.

Nama Zaki menjadi salah satu dari tiga kader Partai Golkar yang telah menerima mandat untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

Dua nama lain, yakni Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa dan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil.

Zaki memastikan, dari ketiga nama yang telah menerima mandat, belum ada satu pun yang ditunjuk petinggi Golkar untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

"Belum. Semua masih bekerja. Nanti tunggu DPP saja, keputusan ada di ketua umum dan DPP Partai Golkar," kata Zaki.

Zaki sendiri telah mendapat dukungan dari beberapa masyarakat untuk maju pada Pilkada DKI 2024.

Teranyar, Zaki mendapat dukungan dari sejumlah warga yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) DKI Jakarta.

"MKGR ini memberi dukungan kepada saya sebagai bakal calon pimpinan daerah di Jakarta juga ketua DPD Partai Golkar Jakarta 2025-2030," pungkas Zaki.

Namun, Partai Golkar sebenarnya tidak bisa mengusung sendiri cagub dan cawagub dalam Pilkada DKI. Untuk mengusung paslon, partai harus memiliki 20 kursi di DPRD DKI. 

Dengan demikian, Partai Golkar harus berkoalisi dengan partai lain supaya bisa mengikuti Pilkada Jakarta.