Tolak Tapera, Warga: Kesannya kayak Dipaksa Punya Rumah, padahal Masih Banyak Kebutuhan Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah karyawan swasta di Jakarta menilai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kurang tepat untuk dijalankan saat ini.

Andre (26), yang sehari-harinya berkantor di Jakarta Barat, mengaku masih belum punya rencana untuk membeli rumah, bahkan hingga lima tahun ke depan.

Menurutnya, dengan gajinya di kisaran Rp 5 juta per bulan, masih banyak hal lain yang perlu diprioritaskan ketimbang membeli rumah.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Memperbesar Subsidi Rumah Dibanding Mewajibkan Tapera

“Soalnya kan masyarakat kebutuhannya banyak, kadang mereka (gajinya) kurang mencukupi lah. Jadi, ngepas. Kalau buat diri saya sendiri, (Tapera) kurang tepat waktunya,” ujar Andre saat dihubungi pada Minggu (2/6/2024).

Ia mengatakan, setiap orang punya prioritas yang berbeda. Untuk itu, dia mengaku keberatan jika kondisi masyarakat dipukul rata.

“Prioritas orang-orang kan beda. ‘Oh, untuk saat ini, kontrak cukup, nanti kalau ada rezeki lebih, baru beli rumah, nyicil’. Jadi, enggak bisa semua dipukul rata gitu, menurut saya. Enggak adil aja,” lanjutnya.

Sependapat dengan Andre, Wanda (29) mengaku tidak paham alasan pemerintah yang seakan-akan mengharuskan setiap warganya untuk memiliki rumah.

“Kesannya, kayak jadi dipaksa punya rumah, padahal banyak kebutuhan lain. Saya enggak ngerti, kenapa Indonesia sangat mengglorifikasi orang itu harus punya rumah,” ucap Wanda saat dimintai pendapat pada Minggu sore.

Meski demikian, Wanda mengaku masih banyak orang yang ingin punya rumah. Namun, ia meminta pemerintah menyadari ada orang-orang yang justru lebih nyaman mengontrak.

Selain itu, Wanda berpendapat, masih banyak masalah lain yang perlu diselesaikan pemerintah daripada memaksakan Tapera.

“Dengan kondisi, sekarang mafia tanah masih ada, rumah subsidi masih diselewengkan. krisis properti masih panjang situasinya,” lanjutnya.

Wanda pun mencontohkan beberapa kasus yang ada. Misalnya, rumah subsidi di Balaraja, Tangerang, yang saat ini kosong dan telantar.

Baca juga: Warga: Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah, Masyarakat Cuma Jadi Roda Pemenuh Hasrat Kekuasaan

Selain itu, ia juga mempertanyakan keberlangsungan program Tapera, terutama dalam hal membantu masyarakat untuk membayarkan cicilan rumah.

Menurut Wanda, skema Tapera saat ini hanya membantu dalam proses awal. Misalnya, untuk pengajuan KPR.

“Apakah pemerintah bisa menjanjikan kalau masyarakat penghasilan rendah ini setelah subsidi KPR (pakai Tapera), apakah mereka bisa melanjutkan cicilannya? Yakin?” tanya Wanda.