Partai Buruh "Positive Thinking" ke Prabowo jika Tapera Tetap Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memastikan negara hadir dalam urusan perumahan rakyat.

Dia yakin Prabowo akan memastikan program Tapera berjalan baik jika akhirnya tetap dilanjutkan. 

“Kami berkeyakinan, Bapak Presiden Prabowo Subianto akan memutuskan, kalaulah Tapera ini dilanjutkan, negara akan hadir,” ujar Said Iqbal di depan Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Said mengatakan, dirinya dan Prabowo telah mendiskusikan persoalan ini sejak 10 tahun terakhir.

Baca juga: Tolak Program Tapera, Partai Buruh: Pemerintah Memang Niatnya Enggak Mau Kasih Rumah

“Dalam beberapa kesempatan yang pernah kami diskusikan dari 10 tahun yang lalu. Itu the land of wealth, tanah adalah kedaulatan. Bicara tanah berarti bicara perumahan,” ungkapnya.

Said meyakini, Prabowo akan dapat mempersiapkan tanah, membangun perumahan, tanpa membebankan biayanya pada masyarakat.

“Begitu pensiun, pasti dapat rumah. Kami berkeyakinan itu,” kata Said lagi.

Meski demikian, ketika Tapera menjadi polemik, Said mengatakan dirinya belum sempat bertemu langsung dengan Prabowo Subianto.

Untuk saat ini, ia pun belum berencana untuk membahasa Tapera dengan Prabowo mengingat presiden terpilih itu baru resmi dilantik pada Oktober 2024 nanti.

Dalam aksi unjuk rasa di depan Patung Arjuna Wijaya, Gambir, hari ini, Said menegaskan, urusan perumahan rakyat seharusnya diurus oleh pemerintahan yang baru, bukan pemerintahan masa Jokowi.

Baca juga: Partai Buruh Bakal Ajukan Judicial Review Terhadap Aturan Tapera

“(Tapera) nanti ajalah pemerintahan baru yang mikirin,” imbuhnya.

Said berharap DPR dan Presiden yang baru dapat mendengarkan suara buruh dan masyarakat, terutama terkait penolakan Tapera.

Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja mendesak agar pemerintah segera mencabut rencana pemotongan gaji untuk iuran Tapera.

Jika tuntutan ini tidak didengar, Said mengatakan, Partai Buruh akan kembali melakukan aksi, bahkan lebih besar dan lebih luas.

“Bilamana ini tidak dicabut, maka akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia dan melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas,” tegasnya.

Baca juga: Presiden KSPI Sebut Aksi Buruh Bakal Meluas ke Seluruh Indonesia jika Tapera Tak Dicabut

Selain penolakan terhadap Tapera, massa juga akan menyuarakan penolakan terhadap beberapa isu lain, seperti mahalnya uang kuliah tunggal (UKT), menolak kebijakan kamar rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan.

Serta, Tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan Hapus Outsourching, Tolak Upah Murah (HOSTUM).