Basuki: Tak Boleh Ada Perbudakan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta agar angka kebutuhan hidup layak (KHL) tahun ini tidak digunakan lagi pada tahun mendatang.

Basuki mengatakan dalam menghitung komponen KHL harus ada keseimbangan, di mana supply dan demand harus seimbang. "Saya juga tidak mau ada perbudakan di Jakarta," kata Basuki saat menerima perwakilan buruh yang berunjuk rasa di Balaikota Jakarta, Selasa (3/9/2013)

Menurutnya, fakta yang ada di Jakarta, pendapatan pekerja yang hanya Rp 2 juta tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada perusahaan yang tidak mampu membayar pegawainya sesuai standar KHL dan UMP, perusahaan itu lebih baik pindah ke luar kota.

Di hadapan perwakilan buruh, Basuki menjelaskan dalam sebuah perumusan angka KHL, dewan pengupahan tidak merumuskan dengan menggunakan perasaan, tetapi dengan menggunakan survei dan perhitungan teknis. Penghitungan nilai KHL juga harus disesuaikan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

"Kalau di luar negeri, sudah sampai 122 komponen dan kita baru 60 komponen KHL. Tapi, itu semua wewenang Menakertrans (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Seharusnya, memang kita menaikkan komponen itu untuk disesuaikan," kata Basuki.

Dengan segala fasilitas yang diberikan oleh DKI dan pengkajian penyesuaian nilai KHL tahun mendatang, Basuki meminta agar buruh tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota. Apabila para buruh itu memiliki keluhan, Basuki menjamin dapat menemui perwakilan buruh, asal dengan maksud dan tujuan yang jelas.

Menjelang penetapan nilai KHL 2014 pada Oktober mendatang, Basuki juga menjanjikan untuk selalu mengundang buruh untuk berdiskusi.