Gerindra Ingatkan Jokowi, Basuki Angkat Bicara

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama angkat bicara terkait sikap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyelesaikan tugasnya selama lima tahun menjadi gubernur.

Sebagai kader Partai Gerindra, Basuki mengatakan pihaknya tak pernah didesak oleh partai untuk menggantikan posisi Jokowi memimpin Ibu Kota. "Enggak ada desakan, kok. Partai Gerindra mungkin penginnya Pak Jokowi enggak maju nyapres kali ya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Sementara itu, terkait sikap Partai Gerindra itu, Basuki tidak mau mengomentari lebih lanjut. Ia pun tak bisa menjawab ketika media memberikannya dua pilihan calon yang pantas menjadi orang nomor satu di negeri ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto atau Jokowi.

Hingga saat ini, kata dia, yang menjadi fokusnya bersama Jokowi adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan kompleks Jakarta yang belum terselesaikan. Misalnya, banjir dan kemacetan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik wacana yang berkembang agar PDI Perjuangan mengusung Jokowi sebagai calon presiden periode 2014-2019.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta itu masih memiliki utang untuk menyelesaikan persoalan Ibu Kota. Muzani menjelaskan, secara prinsip, pihaknya akan menghormati keputusan semua partai politik untuk mengusung seorang tokoh menjadi calon presidennya.

Mengenai Jokowi, kritik ia sampaikan karena PDI Perjuangan sempat berjanji akan mendukung Gerindra pada 2014 sebagai kompensasi dukungan Prabowo kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 2009 lalu.

"Kami hanya ingin mengingatkan Jokowi pernah janji kepada kami dan rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta," kata Muzani.

Ketua Fraksi Gerindra ini menegaskan, kritik itu ia sampaikan bukan karena khawatir dengan elektabilitas Jokowi yang terus meroket sebagai capres. Apa pun risikonya, kata Muzani, ia akan terus berupaya mengingatkan Jokowi dan PDI Perjuangan mengenai hal itu.