Takut Dituntut, Basuki Tak Mau Bangun Lahan Kebakaran Kelapa Gading

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tanah tersebut juga bukan milik Pemprov DKI sehingga tidak ada yang bisa dilakukan oleh Pemprov untuk memperbaiki rumah warga.

"Bukan tanah dia, tanah orang. Kalau kebakaran tanah milik warga, kita langsung bangun. Kalau tanah orang, kita dituntut, kan," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (2/10/2013).

Basuki mencontohkan, lahan di Tanah Tinggi yang kerap menjadi langganan kebakaran diberi solusi menjadi kampung deret oleh Pemprov DKI. Sebab, tanahnya memang milik warga. 

Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono juga sebelumnya menyatakan, lokasi tersebut memang merupakan milik pihak swasta dan diperuntukan bagi ruang terbuka hijau (RTH). Oleh karenanya, tidak boleh ada bangunan yang berdiri di atasnya.

Lebih lanjut Basuki mengatakan, warga biasanya ada yang meminta untuk tetap bisa tinggal di tempat itu ataupun di sekitarnya. Warga yang mencari lokasi tinggal lain di wilayah Kelapa Gading tentu akan menemui kesulitan.

"Ya pasti sulit. Mungkin sebagian harus pulang kampung (atau) sebagian mau cari tempat sewa lagi. Sulit mau cari di Kelapa Gading," ujar Basuki.

Sementara jika ditempatkan di rusun, hingga saat ini belum ada rusun yang dapat ditempati oleh korban kebakaran itu. "Belum siap (rusunnya)," ujar Basuki.

Meski begitu, Basuki menyatakan, fokus terpentingnya adalah bantuan kemanusian bagi para korban. Saat ini, bantuan mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari Pemprov DKI Jakarta.

Kebakaran di Kelapa Gading itu menghanguskan ratusan rumah penduduk pada Selasa (1/10/2013) dini hari. Menurut data, 1.325 bangunan semipermanen hangus terbakar.

Penyebab kebakaran diduga karena hubungan arus pendek di salah satu rumah warga RT 07. Meski tidak memakan korban jiwa, peristiwa ini memaksa ribuan orang mengungsi ke tenda-tenda yang didirikan di depan Mal Artha Gading.