Camat Pulogadung Sesalkan Warga Ria Rio yang Menolak Relokasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Camat Pulogadung Teguh Hendrawan menyesalkan sikap warga Ria Rio, Kampung Pedongkelan, Pulogadung, Jakarta Timur, yang tidak mengikuti program relokasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak awal.

Saat ini, tercatat ada 284 kepala keluarga (KK) yang masih menetap di atas lahan yang diklaim milik keluarga Adam Malik.

Teguh menyatakan, sejak awal warga sudah diajak untuk pindah ke Rusun Pinus Elok, melalui sosialisasi beberapa kali. Namun mereka yang mendiami lahan yang disebut milik keluarga Adam Malik itu tetap saja bertahan di lokasi tersebut.

"Sejak awal sudah kita ajak untuk pindah. Kan saya bilang waktu relokasi, kapan lagi mau disiapin rumah dengan fasilitasnya," kata Teguh, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/10/2013) malam.

Akan tetapi, warga kini malah beralasan tidak diberikan surat pengantar dari RT setempat. Kalau pun warga tidak dapat surat pengantar dari RT, lanjutnya, bisa langsung kita fasilitasi oleh pihak kecamatan. 

"Kalau mau sama kayak yang pertama, kenapa tidak dari kemarin," ujar Teguh.

Selain itu, lanjut dia, sejak batas waktu pengosongan lahan pada 29 September 2013 kemarin, pihaknya sudah menyediakan kunci bagi warga Ria Rio untuk pindah. Warga juga diberikan uang kerohiman Rp 4 juta rupiah dengan fasilitas lengkap pada rusun. Namun mereka tetap saja masih bertahan di lokasi.

Sejumlah warga, lanjut Teguh, kemudian diberikan batas waktu hingga 14 Oktober 2013 untuk pindah ke rusun Pinus Elok. Pihaknya bahkan sudah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan menyebutkan masih tersedia sekitar 300 unit di rusun Pinus Elok.

Kendati demikian, tidak ada warga yang menyusul pindah hingga batas waktu yang diberikan tersebut hingga saat ini. Sejumlah unit rusun yang tersisa pun, kini sudah ditempati warga relokasi dari daerah Taman Burung, Pluit, Jakarta Utara.

"Sekarang sudah tidak tersedia," ujar Teguh.

Oleh karenanya, lanjut Teguh, warga yang akan ditertibkan kali ini tidak akan mendapat uang kerohiman seperti yang diberikan kepada warga yang direlokasi beberapa waktu lalu, termasuk tempat tinggal rusun. Kecuali jika memang ada kebijakan lainnya bagi warga tersebut.

"Saya sudah bicara sama perwakilan warga, kalau dia mau ikut, saya sudah kordinasi dengan Dinas Perumahan itu nanti ada di bulan Desember," ujar Teguh. "Kalau mereka mau, kita kasih Rp 1 juta. Sembari nunggu dari Dinas Perumahan, kita kasih kontrakan dulu untuk sampai Desember. Kalau dia berharap ada fasilitas seperti kemarin, sudah tidak ada," jelas Teguh.