Hanya Tampung 280 PKL di Kota Tua, Jokowi Pasti Diprotes

Woerjantari Soedarsono, konsultan arsitek ITB, pihak yang merancang revitalisasi kawasan itu, mengungkapkan bahwa sebanyak 280 PKL tersebut berdasarkan data dari kelurahan setempat. Pihaknya pun tidak berwenang untuk mendata sendiri. Data tersebut dijadikan dasar untuk menerapkan strategi penataan PKL kawasan itu.

"Jumlah 280 PKL itu berdasarkan paparan lurah. Mungkin itu yang diwadahi saja dan jumlahnya memang kita batasi," ujarnya saat paparan revitalisasi di Balaikota pada Kamis (7/11/2013).

Sebanyak 280 PKL itu, lanjut Woerjantari, akan diatur sedemikian rupa, baik untuk penempatan maupun waktu berjualannya. Hal tersebut dilakukan agar keberadaan PKL tidak mengganggu pengunjung dan menjadi nilai tambah, bahkan menjadi faktor penting kawasan.

Ia tidak mempermasalahkan jika jumlah itu dianggap sedikit jika dibandingkan dengan luas kawasan Kota Tua yang akan ditata. "Indikator sebuah kota disukai adalah PKL-nya. Maka dari itu, PKL yang ada kita atur, jenis apa, jenis kiosnya gimana, buka di mana, jam berapa saja, ada berapa titik yang akan kita bangun," tuturnya.

Protes keras

Rudi, salah satu PKL Kota Tua, protes jika jumlah PKL yang ditampung di kawasan bersejarah tersebut hanya 280 pedagang. Menurutnya, Jokowi tidak menepati janjinya untuk mengakomodasi PKL di DKI. Pasalnya, data asosiasi PKL Kota Tua menunjukkan, ada 700 PKL yang berjualan di kawasan itu. Namun, hanya 280 pedagang yang ditampung.

"Kenapa mesti dibatasi. Kan wilayah ini (Kota Tua) luas. Kan bisa ditempatin di mana saja. Kalau 280, pasti kita protes," ujarnya.

Salmah, PKL Kota Tua lainnya, mencurigai ada permainan data di tingkat kelurahan hingga ke Wali Kota. Ia menduga mereka memanipulasi jumlah PKL yang disampaikan kepada Gubernur. Pasalnya, menurut Salmah, Jokowi pernah mengatakan bahwa jangan-jangan PKL yang belum tertampung adalah PKL yang baru berjualan.

"Silakan cek, mana yang PKL lama, mana yang baru. Justru yang PKL baru, yang 280. Emang itu maenannya Wali Kota," ujarnya.

Kompas.com belum bisa mengonfirmasi tudingan tersebut kepada Pelaksana Tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah DKI Andi Baso ataupun Wali Kota Jakarta Barat Fatahillah. Dua pejabat itu diketahui tak menjawab panggilan melalui ponsel.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arie Budiman menganggap, situasi ini dimanfaatkan oleh PKL demi meraup untung. "Ya begitulah 'kultur' mereka. Kalau yang terdata 280 saja, maka ketika akan ditata muncul jadi 760 PKL jumlahnya," ujar Arie.

Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, William Yani, mempertanyakan kebijakan Jokowi, mengapa di lahan seluas itu, hanya 280 PKL yang tertampung. Padahal, PKL adalah salah satu potensi wisata yang berbasis langsung di ekonomi rakyat. William yakin jika data asosiasi PKL menyebut jumlah 700 dan itu hanya mengakomodasi kurang dari setengahnya, maka perlawanan akan terjadi.