Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Tak Manusiawi, Ini Kata Jokowi...

Kompas.com - 16/12/2013, 09:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menampik tudingan tak manusiawi dalam penertiban permukiman di Taman Burung Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi, penertiban telah terencana dan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

"Ndak, terencana, ndak manusiawi gimana sih, kita itu kan sudah sosialisasi kepada warga sebelumnya," ujarnya kepada wartawan di sela kesibukannya di Balaikota, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, Jokowi menegaskan, warga yang rumahnya dibongkar memang tidak memenuhi kriteria mendapatkan rumah susun sebagai relokasi. Sebab, mereka tidak ber-KTP DKI dan mengontrak kepada warga yang menguasai lahan yang diketahui milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

"Ada pemilik yang punya 20 rumah di situ, masak kita berikan rusun? Hati-hati, tanah itu punya negara, bisa pidana," ujarnya.

"Kalau seperti Ria Rio, Pluit, pasti kita ajak bicara dulu. Wong ini mereka juga mendirikan rumah terus. Dianggap kalau mendirikan rumah, nanti dituker sama rusun yang lebih gede. Kita ini enggak sembarangan, tapi lihat yang terjadi di lapangan juga," lanjutnya.

Yang mengejutkan pihaknya, lanjut Jokowi, ketika sosialisasi kepada warga dilakukan, Pemprov DKI yang didampingi aparat kepolisian menemukan puluhan senjata tajam dan bom molotov di rumah warga. Jokowi mengaku tidak mengetahui kegunaan senjata itu, apakah akan digunakan untuk melawan Satpol PP dan personel Polri saat tindak penertiban dilakukan atau tidak.

Kompas.com belum dapat mengonfirmasi Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan AKBP Suyudi. Pesan singkat yang dikirimkan belum dibalas dan kontak melalui telepon pun belum tersambung.

Jokowi dinilai tidak manusiawi oleh pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwana Joga karena tidak menyediakan rusun untuk warga yang tergusur di penertiban Taman Burung. Pemerintah Provinsi Jakarta dianggap hanya bisa melakukan penertiban tanpa memberikan solusi tempat tinggal.

"Kalau penertiban terus dilakukan, akan memberikan efek kurang baik atas persepsi masyarakat ke pemprov. Artinya, gubernur dikatakan tak manusiawi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Indekos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Indekos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com