Lelang Kepala Sekolah Diduga Diwarnai Kecurangan

Permasalahan ini disampaikan sejumlah organisasi guru, yang terdiri dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ).

Sekjen FSGI, Retno Listyarti, mengatakan, pihaknya telah menerima berbagai laporan dari pelapor bahwa ada dugaan terjadi kecurangan sistemik yang melibatkan Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).

"Telah terjadi pelatihan di LPMP dengan melibatkan oknum pejabat LPMP untuk membekali dan melatih soal terkait lelang jabatan kepada 180 kepala sekolah yang sedang menjabat," kata Retno saat mengadukan hal tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di Balaikota Jakarta, Senin (16/12/2013).

Dalam pelatihan itu, Retno menduga para peserta pelatihan (kepala sekolah definitif) telah dibekali dengan jawaban yang benar, dan ditengarai soal pelatihan itu sama dengan soal yang diujikan saat tes berlangsung pada 13-14 Desember 2013. Bahkan, Presidium FSGI, Guntur Ismail, menyatakan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta turut mengetahui adanya pelatihan tersebut.

Dengan adanya kasus ini, ia menuding adanya keberpihakan LPMP DKI Jakarta terhadap para kepala sekolah yang tergabung dalam wadah Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS) DKI Jakarta. Seharusnya, lanjut dia, LPMP mendukung kebijakan lelang jabatan Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan DKI Jakarta, bukan justru menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan.

Setidaknya, ada empat permasalahan dalam pelaksanaan lelang jabatan kepala sekolah itu, antara lain indikasi bocornya soal tes lelang jabatan kepala sekolah, indikasi diskriminasi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan LPMP DKI Jakarta, indikasi inkonsistensi kebijakan kepala dinas, dan indikasi gratifikasi dalam pelatihan tes seleksi jabatan.

"Para peserta juga mengeluhkan waktu yang kurang. Durasi tes di website resmi Pemprov DKI sampai 90 menit, tapi para peserta hanya diberikan waktu 60 menit," kata Guntur.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan tes kompetensi bidang yang soal ujiannya lebih mirip dengan tes pendidikan dan kepelatihan (diklat) kepala sekolah. Dengan ini, menurut dia, kepala sekolah definitif yang lebih unggul dan diuntungkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila nantinya kepala sekolah definitif yang memperoleh skor tinggi dalam tes kompetensi bidang itu.