Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Basuki, Reklamasi Pulau Cara Ampuh Tanggulangi Rob

Kompas.com - 17/01/2014, 22:28 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, cara paling ampuh menanggulangi banjir rob di Jakarta Utara adalah dengan mereklamasi 17 pulau. Banjir rob terjadi karena tingginya pasang air laut.

Menurut Basuki, ia telah melakukan pertemuan dengan para pemilik pulau di utara Jakarta dan menghasilkan beberapa keputusan. "Kita mau perpanjang izin pulau Anda, tapi tolong selesaikan dahulu masalah rob ini," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Dari pengalaman sebelumnya, jika rob sudah menerjang Jakarta, sebagian wilayah Jakarta, terutama di wilayah utara, akan banjir. Aktivitas sebagian warga Jakarta pun terganggu.

Apabila banjir rob terjadi, pintu-pintu air di Jakarta yang membuang air sungai ke laut tak boleh dibuka dulu. Pompa-pompa untuk membuang air sungai ke laut harus bekerja maksimal agar air kali yang melintasi Kota Jakarta tak sampai meluber.

Sayangnya, tidak semua pompa di Jakarta berfungsi optimal. Dari 73 pompa air di waduk, situ, dan kali, ada banyak pompa yang rusak.

Salah satu daerah yang jadi langganan banjir rob adalah Muara Baru. Tak sedikit bangunan di sana merupakan bangunan liar, ilegal, dan semi permanen. Pemprov DKI Jakarta akan membongkar bangunan tersebut dan memindahkan warga ke rusunawa. Bila tidak dibongkar, air laut akan merobohkan bangunan dan berbahaya bagi keselamatan jiwa.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun menginginkan permasalahan rob di Jakarta Utara cepat selesai. Ia juga mengandalkan reklamasi pulau sebagai antisipasi.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah ditunjuk memimpin proyek reklamasi 17 pulau di utara Jakarta. Konsep pembangunan reklamasi rencananya akan dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur (pergub) atau peraturan daerah (perda) untuk dijadikan payung hukum.

Salah satu konsep reklamasi, dengan membangun jalan penghubung, kereta penghubung, dan transportasi massal yang dapat menjangkau antar pulau.

Dalam pergub atau perda tersebut, nantinya akan ditetapkan pengelola setiap pulau dan satu koordinator yang mengatur reklamasi. Hasil reklamasi pulau seluas 1.300 hektare itu akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Proyek ini dibangun berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan berbeda dengan proyek Giant Sea Wall (GSW).

"Jangan seenaknya sendiri elo bikin pulau dan aman-aman saja, sementara kita di sini (luar pulau) kena rob. Nah, sekarang tinggal bagaimana kamu (pemilik pulau) bisa beresin," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com