Terminal di Jakarta Akan Dialihkan ke PT Transjakarta

Kebijakan tersebut menunggu rampungnya struktur direksi pada PT Transjakarta. "Kan tahun ini semua terminal (yang) dirobohkan dibangun ulang. Semua akan kita serahkan ke BUMD Transjakarta," ujar Jokowi ketika berbincang di rumah dinasnya, Jalan Taman Surapati Nomor 7, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2014).

Tujuannya, lanjut Jokowi, supaya pengelolaan unsur-unsur pada transportasi lebih terpadu dan terintegrasi. Ia mengakui selama ini unsur-unsur di sektor transportasi diurus instansi terpisah. Bus Transjakarta dipegang Unit Pelaksana Transjakarta. terminal dan jembatan penyeberangan misalnya, wewenang Dishub Jakarta.

Dengan kondisi demikian, Jokowi mengaku mengalami kesulitan meminta siapa yang tanggung jawab jika terdapat persoalan di lapangan. "Kalau jelas otoritas semuanya, gampang, ada persoalan apa, langsung tunjuk. Kamu yang salah. Kalau sekarang kan tidak. Main salah-salahan, main tunjuk-tunjukkan satu sama lain," lanjutnya.

Sekadar gambaran, ada 18 terminal, baik Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) atau dalam kota yang bakal direvitalisasi pada 2014 ini. Yakni Pulogadung, Rawamangun, Kampung Rambutan, Cililitan, Kampung Melayu, Pinang Ranti, Klender, Senen, Kota Jakarta, Ragunan, Pasar Minggu, Lebak Bulus, Kalideres,terminal Tanjung Priok, Muara Angke, Grogol, Blok M serta Manggarai.

Adapun, hingga kini pembentukan direksi BUMD PT Transjakarta telah masuk dalam tahap fit and proper test. Jokowi enggan menyebut siapa saja yang mengikuti seleksi uji kelayakan serta kepatutan tersebut. Yang pasti, Jokowi ingin siapa yang masuk menjabat nanti harus memenuhi indikator yang telah ditargetnya.

"Apa strategi bisnisnya, planning-nya jangka panjang gimana dan bentuk ngatur uangnya gimana. Pokoknya kita cari yang punya kompetensi di bidangnya dan ngerti transportasi," lanjut Jokowi.

Jokowi memastikan pekan depan, dirinya sudah mendapatkan nama-nama yang terpilih dalam jajaran direksi PT Transjakarta. Ia mengaku menaruh harapan besar terhadap BUMD yang dasar hukumnya telah disahkan bareng DPRD, Rabu(8/1/2014) lalu.