Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PT Transjakarta Belum Bisa Bekerja Optimal

Kompas.com - 28/03/2014, 09:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Jajaran direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang dikukuhkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Kamis (27/3/2014) kemarin, belum bisa langsung bekerja optimal. Direksi membutuhkan waktu, tidak tahu sampai kapan, untuk menyinergikan diri dengan stakeholder yang lainnya.

"Yang pertama kita lakukan itu akan berkoordinasi dengan BPMP (Badan Penanaman Modal Pemerintah) dan Dinas Perhubungan DKI karena kami belum terdaftar di Kemenhuk dan HAM," ujar AMS Kosasih, Direktur Utama PT Transjakarta, pada Kamis kemarin.

Sembari mendaftarkan diri sebagai badan usaha milik daerah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kosasih mengaku direksi akan mulai mempelajari persoalan transportasi di Jakarta. Kosasih pun tidak dapat memastikan kapan proses transisi tersebut bakal rampung hingga pihaknya mulai dengan kebijakan. Kosasih hanya menjanjikan transisi itu bisa dilakukan secepatnya.

"Kita memang belum bisa ngomong apa-apa. Sebaik-baiknya ini manajemen, tidak buru-buru mengambil keputusan. Enggak lucu kan kalau hari ini ngomong A, lalu besok ngomong B," ujarnya.


Tak pernah sentuh transportasi

Kosasih serta enam orang jajaran direksi lain dipilih berdasarkan hasil tes kompetensi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta. Sebanyak 25 orang PNS (pegawai negeri sipil) pun disertakan ke dalam staf para direksi.

Kosasih mengaku baru pertama kali mengurus soal transportasi. Pria yang pernah menjadi salah satu dari 10 Indonesia Best CFO 2010 versi majalah SWA itu mengaku memiliki tantangan sendiri untuk bisa menjadi kepala BUMD yang bakal mengurusi seluruh aspek transportasi di Ibu Kota.

"Saya lahir dan besar di Jakarta. Sama seperti direksi yang lain, kalau kita kontribusi di Jakarta, itu legacy yang akan kami tinggal di Ibu Kota untuk generasi berikutnya," ujarnya.

Mantan Direktur Keuangan Perum Perhutani itu juga mengaku memiliki tim yang andal di bidang transportasi. Oleh sebab itu, ia yakin mampu menjawab tantangan persoalan transportasi DKI.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menandatangani akta pendirian PT Transjakarta sekaligus pengukuhan direksi di dalamnya pada Kamis pagi. Komposisi saham PT Transjakarta dibagi menjadi dua, yakni 99 persen dimiliki Pemprov DKI, sementara 1 persennya dimiliki PT Jakarta Propertindo.

Jokowi minta PT Transjakarta dapat bekerja optimal secepat mungkin. Tidak hanya menyelesaikan persoalan manajemen di bidang transportasi, PT Transjakarta itu juga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan infrastruktur transportasi.

Berikut susunan nama-nama pejabat di PT Transportasi Jakarta.
Komisaris Utama: Chaidier Patonnory
Komisaris: Lindung Paido Tua Simanjuntak
Direktur Utama: Antonius Nicholas Stephanus Kosasih
Direktur Keuangan: Andi Patriota Wibisono
Direktur SDM dan Umum: Sri Kuncoro
Direktur Operasional: Heru Herawan
Direktur Teknis dan Fasilitas: Wijanarko

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dijanjikan Komisi dari 'Like' dan 'Subscribe' Youtube, Korban Ditipu Rp 800 Juta

Dijanjikan Komisi dari "Like" dan "Subscribe" Youtube, Korban Ditipu Rp 800 Juta

Megapolitan
Dua Penipu Modus 'Like' dan 'Subscribe Youtube Ditangkap, Dikendalikan WNI di Kamboja

Dua Penipu Modus "Like" dan "Subscribe Youtube Ditangkap, Dikendalikan WNI di Kamboja

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kehadiran Marshel di Pilkada Tangsel Dianggap Muluskan Kemenangan Benyamin Pilar | Akhir Pelarian Ketua Panitia Konser Lentera Festival

[POPULER JABODETABEK] Kehadiran Marshel di Pilkada Tangsel Dianggap Muluskan Kemenangan Benyamin Pilar | Akhir Pelarian Ketua Panitia Konser Lentera Festival

Megapolitan
WNI di Kamboja Jadi Dalang Penipuan 'Like' dan 'Subscribe' Youtube di Indonesia

WNI di Kamboja Jadi Dalang Penipuan "Like" dan "Subscribe" Youtube di Indonesia

Megapolitan
Penolakan Tapera Terus Menggema, Buruh dan Mahasiswa Kompak Gelar Unjuk Rasa

Penolakan Tapera Terus Menggema, Buruh dan Mahasiswa Kompak Gelar Unjuk Rasa

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 28 Juni 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 28 Juni 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Megapolitan
Rombongan Tiga Mobil Sempat Tak Bayar Makan di Resto Depok, Ini Alasannya

Rombongan Tiga Mobil Sempat Tak Bayar Makan di Resto Depok, Ini Alasannya

Megapolitan
Pemkot Jaksel Diminta Tindak Tegas Dua Restoran di Melawai yang Dianggap Sebabkan Kegaduhan

Pemkot Jaksel Diminta Tindak Tegas Dua Restoran di Melawai yang Dianggap Sebabkan Kegaduhan

Megapolitan
Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Sejumlah Jalan Jaksel Imbas Pembangunan Drainase

Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Sejumlah Jalan Jaksel Imbas Pembangunan Drainase

Megapolitan
Pemkot Jaksel Sidak Dua Restoran di Melawai yang Dikeluhkan Warga Sebabkan Parkir Liar

Pemkot Jaksel Sidak Dua Restoran di Melawai yang Dikeluhkan Warga Sebabkan Parkir Liar

Megapolitan
Senangnya Laim, Tak Perlu Lagi Timba Air 40 Liter di Sumur Tua Hutan Setiap Hari

Senangnya Laim, Tak Perlu Lagi Timba Air 40 Liter di Sumur Tua Hutan Setiap Hari

Megapolitan
Kesaksian Jemaat soal Perselisihan Penggunaan Gereja di Cawang yang Berujung Bentrok

Kesaksian Jemaat soal Perselisihan Penggunaan Gereja di Cawang yang Berujung Bentrok

Megapolitan
Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Megapolitan
PPDB 'Online' Diklaim Efektif Cegah Adanya 'Siswa Titipan'

PPDB "Online" Diklaim Efektif Cegah Adanya "Siswa Titipan"

Megapolitan
Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com